SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Hepnie Armansyah, menyoroti perjalanan dinas sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kutim. Dalam pemaparan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati belum lama ini, Hepnie menemukan sejumlah kejanggalan terkait alokasi anggaran perjalanan dinas SKPD.
“Perjalanan dinas setiap SKPD silfanya sangat besar dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Berarti ada yang salah atau pembiaran, sehingga kami meminta dinas terkait, khususnya Bappeda, dapat mengevaluasi semua ini agar tidak terus berulang,” ungkap Hepnie.
Hepnie menekankan bahwa dinas-dinas teknis harus menyelesaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan dinas. “Jangan pas sibuk-sibuknya mereka pada bimtek, ini menjadi persoalan. Bimteknya ditunda dulu, kalau selesai DPA dan orang bisa eksekusi baru kalian lakukan bimtek, jangan lupa waktu sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal,” tambahnya.
Mengenai nominal silfa dari perjalanan dinas sejumlah SKPD, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku bahwa jumlahnya sangat besar dan terjadi di seluruh dinas. “Terkait nilai anggarannya saya tidak ingat pasti, namun banyaklah totalnya. Nanti datanya saya kasihkan ke teman-teman media. Karena setiap SKPD punya perjalanan dinas,” bebernya.
Hepnie menilai bahwa penganggarannya overestimated atau estimasinya berlebihan. “Kami telah meminta kepada Bappeda sebagai leading sector untuk memplanningkan secara betul-betul. Kita punya historical data agar dapat menjadi acuan untuk tahun berikutnya. Misalnya saja dinas A hanya bisa lakukan dinas luar tiga kali, jangan dikasih jadi lima kali, ini kan bisa jadi persoalan,” tambahnya.
Di akhir wawancara, Hepnie Armansyah kembali mendorong Bappeda untuk terus melakukan evaluasi, sehingga temuan seperti ini tidak terulang. “Makanya kami tekankan dari awal untuk leading sector Bappeda, agar bisa mengevaluasi secara menyeluruh temuan kami ini, jangan sampai ke depannya hal semacam ini kembali terulang,” tutupnya.
Dengan adanya evaluasi yang lebih ketat dan perencanaan yang lebih baik, diharapkan alokasi anggaran perjalanan dinas SKPD dapat lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga anggaran pemerintah dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Kutai Timur.