SANGATTA – Antrean kendaraan yang mengular di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Pendidikan, Kutai Timur, telah menjadi sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur. Antrean panjang ini tidak hanya menyebabkan kemacetan parah, tetapi juga menghambat kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut, menimbulkan keluhan dari masyarakat dan pengendara yang melintas.
Anggota DPRD Kutim, Fitriyani, mengungkapkan bahwa pihak legislatif telah berulang kali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk meninjau situasi di lapangan. Namun, meskipun telah dilakukan Sidak, kondisi kemacetan kembali terjadi hanya dalam waktu sepekan setelah inspeksi. “Sepekan setelah sidak, kemacetan kembali lagi seperti sebelumnya,” ujarnya kepada awak media beberapa waktu lalu.
Fitriyani menekankan bahwa tanggung jawab utama untuk menertibkan situasi ini seharusnya berada di tangan aparat setempat. Ia menegaskan bahwa aparat harus lebih tegas dalam melaksanakan penertiban untuk mencegah antrean panjang yang berujung pada kemacetan.
“Tinggal pengamanannya saja. Aparat harus tegas dalam melaksanakan penertiban. Sehingga tidak terjadi antrean panjang yang berujung pada kemacetan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fitriyani mengajak pihak keamanan untuk segera melakukan tindak lanjut agar antrean panjang dan kemacetan tidak berlangsung lama. Menurutnya, lalu lintas akan berjalan lancar jika semua pihak yang berkepentingan mengambil peran masing-masing dengan serius.
Selain itu, Fitriyani juga mempertanyakan tanggung jawab Pertamina dan pemilik SPBU terkait minimnya kuota bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi faktor utama terjadinya antrean panjang dan kemacetan. Ia mendesak agar ada klarifikasi dari pihak Pertamina mengenai apakah kuota BBM dikurangi atau tidak.
“Perlu ditanyakan ke pihak Pertamina, apakah kuota dikurangi atau tidak? Jika memang kuotanya dikurangi, itu kenapa,” ucap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut. (adv)