Klikkutim.com, MALANG – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten (Pemkesra Seskab) Poniso Suryo Renggono menjelaskan, saat ini sudah banyak Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Namun, masih sedikit yang sudah menggunakan mekanisme pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 79/2018 tentang BLUD dan Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD.
Selain itu pemahaman posisi organisasi Rumah Sakit Daerah dalam tatanan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga masih harus diperkuat.
“Terutama jika Rumah Sakit Daerah atau unit layanan kesehatan seperti Puskesmas dan lainnya sudah berbentuk BLUD,” jelas Poniso yang hadir untuk membuka kegiatan Pelatihan Teknis Pemahaman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Atria Hotel dan Living, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (6/7/2023).
Sesuai pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD diterbitkan melalui Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 tentang konsep umum pengelolaan BLUD, diatur beberapa hal penting. Mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan hingga penyusunan laporan keuangan BLUD.
Daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, kapabel, handal, percaya diri. Mampu bekerja produktif dalam tim dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD. Sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Memperoleh agent of change (agen perubahan) untuk melaksanakan dan menyosialisasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Poniso yakin dengan status BLUD, layanan kesehatan di Kutim akan lebih cepat dan terus meningkat. Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkesda bisa menjadi rujukan pelayanan dasar Kesehatan yang baik bagi masyarakat. Menurut Poniso, masyarakat saat ini cenderung tak mau tahu kondisi layanan kesehatan. Warga hanya tahu bahwa Puskesmas dan lainnya harus memberikan pelayanan kesehatan terbalik tanpa memperdulikan kendala yang ada.
“Masyarakat tidak mau tahu ada obat atau tidak. Maka dari itu, diharapkan BLUD bisa mempercepat pelayanan kesehatan. BLUD bagus pasti pelayanan ya juga bagus. Serta ke depan tidak ada permasalahan yang terjadi Dan sibuk meladeni keluhan masyarakat,” harap Poniso.
Selain itu demi peningkatan pelayanan kesehatan, Poniso menyarankan agar semua bangunan Puskesmas dan lainnya diseragamkan. Termasuk sarana dan prasarana penunjang lainnya. Terakhir ia berharap agar ilmu yang didapat selama pelatihan bisa diterapkan dengan baik oleh peserta di BLUD nya masing-masing. Dia yakin seluruh peserta yang mengikuti pelatihan adalah orang-orang berkinerja baik serta semangat membawa perubahan positif. Program pengalihan status unit layanan kesehatan di Kutim menjadi BLUD juga merupakan prestasi.
“Kerja cerdas dan Ikhlas, niatkan ibadah bekerja lebih baik. Tentunya pastikan semua dilaksanakan sesuai aturan. Untuk hal-hal terkait peningkatan pelayanan kesehatan mohon diusulkan. Pelan-pelan kita benahi seluruh pusat layanan kesehatan. Selamat melaksanakan pelatihan,” kata Poniso. (ADV)