Sangatta – Upaya meningkatkan kualitas regulasi daerah kembali diperkuat melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Dimensi Kesesuaian Produk Hukum Daerah di Kalimantan Timur”. Forum ini merupakan kolaborasi Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim bersama Pusat Studi Otonomi Daerah dan Desa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, digelar di Hotel Royal Victoria Sangatta, Selasa (25/11/2025). Kegiatan dihadiri unsur perangkat daerah di Kutim, akademisi, serta perwakilan lembaga masyarakat.
Tiga narasumber turut memberikan pemaparan, yakni Kabag Hukum Setkab Kutim Januar Bayu Irawan, Mustofa dari Fakultas Hukum Unmul, serta Dandi Wijaya selaku pegiat pemberdayaan desa Sekerat, Bengalon.
Perisalah Legislatif Ahli Muda, Vivi Hariyani, yang hadir mewakili Sekretaris DPRD Kaltim, menjelaskan bahwa FGD ini mendorong penyelarasan antara peraturan daerah dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
“Dalam beberapa tahun terakhir, kita masih menjumpai Perda yang belum sepenuhnya selaras dengan regulasi yang lebih tinggi atau belum efektif dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Ia berharap diskusi ini melahirkan masukan konstruktif terutama pada harmonisasi antar peraturan, kesesuaian materi kebijakan dengan kondisi daerah, hingga efektivitas penerapan Perda oleh pelaksana di lapangan.
“Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan menjadi rujukan dalam perbaikan tata kelola penyusunan peraturan daerah ke depan,” tambahnya.
Dalam paparannya, Januar Bayu Irawan menilai sejumlah produk hukum perlu dikaji kembali untuk memastikan tidak terjadi ketidaksesuaian dengan aturan di atasnya. Menurutnya, evaluasi peraturan daerah juga bertujuan mengukur sejauh mana manfaat yang diterima masyarakat.
“Evaluasi juga penting untuk mencegah timbulnya overlapping (tumpeng tindih) antar regulasi,” tegas Bayu.
Peserta FGD sepakat bahwa penyusunan regulasi harus lebih responsif terhadap perkembangan wilayah dan tidak hanya fokus pada kebutuhan administratif. Melalui forum ini, diharapkan koordinasi antar daerah semakin solid sehingga setiap regulasi mampu memberi dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kaltim.(Adv)