Kutai Timur – Pemerataan akses internet di dunia pendidikan terus menunjukkan hasil positif di Kutai Timur. Sebanyak 191 sekolah negeri yang tersebar di 18 kecamatan kini resmi menikmati layanan internet gratis sejak November 2025, menandai langkah penting dalam mendukung transformasi pembelajaran digital di daerah tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kutai Timur, Ronny Bonar, didampingi Hasanuddin selaku Fungsional Bidang TIK, mengatakan pemasangan perangkat sebenarnya telah rampung sejak tahun 2024 melalui anggaran perubahan. Namun, aktivasi layanan baru bisa dilakukan setelah anggaran kuota internet tersedia pada Oktober 2025.
“Tahun 2024 di anggaran perubahan, 191 sekolah sudah terpasang perangkatnya. Tapi anggarannya baru ada di perubahan Oktober ini, jadi November baru bisa berfungsi,” ungkap Ronny Bonar, Selasa (18/11/2025).
Sebelumnya, sempat muncul banyak keluhan dari sekolah karena perangkat yang terpasang tidak bisa digunakan. Ronny menegaskan masalah tersebut bukan karena kerusakan, melainkan ketiadaan kuota. Untuk mengurangi dampak, provider terdahulu ikut membantu suplai kuota agar ujian sekolah tetap dapat dijalankan.
“Provider lama membantu mengisi kuota walau tidak maksimal, tapi untuk ujian sudah bisa dilewati. Ini bentuk CSR mereka,” jelasnya.
Dengan anggaran yang kini sudah berjalan, setiap sekolah dipastikan memperoleh kuota yang lebih besar dibanding sebelumnya. SD dan SMP yang awalnya hanya mendapatkan 40 GB kini dialokasikan hingga 1–2 TB sesuai kebutuhan. Selain itu, Kominfo juga menambah layanan pada 36 sekolah melalui Starlink dan 39 sekolah dengan jaringan fiber optik, sehingga total 266 sekolah kini terlayani internet.
Kominfo turut menerapkan manajemen penggunaan yang lebih tertata. Akses YouTube yang sempat diblokir kembali dibuka secara bertahap karena dibutuhkan dalam proses belajar mengajar.
“Kita buat manajemen supaya tidak loss. Mana yang untuk administrasi, mana yang untuk pembelajaran seperti YouTube,” ujarnya.
Untuk kesinambungan program, Ronny menyampaikan ada wacana agar pembiayaan internet sekolah dialihkan ke BOSDA yang dikelola Dinas Pendidikan. Sementara internet desa diarahkan ke dana ADD dan DD. Namun wacana tersebut masih menunggu keputusan Tim TAPD. Ia menegaskan infrastruktur tetap akan menjadi perhatian utama, termasuk perbaikan perangkat apabila ditemukan kerusakan.(Adv)