SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas lembaga dan kemitraan untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana. Acara ini berlangsung di Royal Victoria Hotel, Sangatta Utara, pada Kamis, 26 September 2024 lalu.
Rakor ini diinisiasi oleh Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kutim dengan tema “Membangun Sinergitas Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Timur.”
Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, yang membuka acara, menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menghadapi tantangan kebencanaan.
“Penanganan bencana bukanlah tanggung jawab pemerintah saja. Seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan masyarakat itu sendiri, harus turut berperan aktif,” ujar Rizali Hadi.
Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Kabupaten Kutim diharapkan lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana. Sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan infrastruktur akan terus dilakukan untuk menjaga keselamatan warga.
“Kita semua punya kepentingan bersama dalam menjaga daerah kita dari bencana. Langkah-langkah antisipatif harus terus diperkuat, meski bencana adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari sepenuhnya,” pungkas Rizali Hadi.
Endry Permadi Kusuma Wardana, Ketua Panitia sekaligus perwakilan BPBD Kutim, menjelaskan bahwa rakor ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Ario Akbar Lomban dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta dan Didik Wahyu Setiawan dari PT Indominco Mandiri. Rakor juga melibatkan berbagai sektor usaha, perbankan, serta lembaga kemitraan dari delapan kecamatan di Kutim, termasuk Sangatta Utara, Teluk Pandan, Sangatta Selatan, hingga Muara Wahau dan Muara Bengkal.
“Penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Dunia usaha, dengan sumber daya yang dimilikinya, sangat penting dalam mendukung upaya ini. Namun, tanpa koordinasi yang baik, kontribusi tersebut tidak akan efektif. Karena itu, kesepahaman di antara seluruh pihak sangat diperlukan,” jelas Endry. (ADV)