SANGATTA – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmy, berencana memasukkan pembahasan tentang percepatan pemekaran wilayah kabupaten. Jimmy menyoroti bahwa pemekaran wilayah bukan sekadar soal administratif semata, namun juga memengaruhi berbagai aspek pembangunan.
“Pemekaran wilayah bukan hanya soal membagi administrasi semata, tapi juga menyangkut bagaimana kita merencanakan pembangunan ke depan,” ujar Jimmy.
Perubahan signifikan seperti pemekaran wilayah memerlukan kajian mendalam dan sosialisasi yang baik agar dapat diimplementasikan dengan efektif. Jimmy menekankan perlunya melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam proses ini untuk memastikan bahwa pemahaman tentang dampak dan manfaatnya dapat disampaikan dengan jelas.
“Pemekaran wilayah harus didukung oleh kajian yang matang dan partisipasi aktif dari masyarakat. Ini agar kita dapat memastikan bahwa langkah yang diambil akan memberikan dampak positif bagi pembangunan di Kutim,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembahasan tentang pemekaran wilayah merupakan isu utama yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan berbagai stakeholder terkait di Kutim. Menurutnya, pemekaran wilayah dapat menjadi landasan penting untuk menyusun rencana pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan wilayah Kutim.
“Hal ini menjadi landasan penting untuk menyusun rencana pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan wilayah Kutim,” tandasnya.
Jimmy menekankan bahwa pemekaran wilayah harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan para ahli. Dengan demikian, diharapkan pemekaran wilayah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kutai Timur.
Selain itu, Jimmy juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemekaran wilayah. “Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses pemekaran wilayah dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pemekaran wilayah benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan,” ujarnya.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah ini berhasil dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kutai Timur,” tutupnya. (ADV)