Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menilai pers memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus digital. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Mahyunadi saat membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Kutim di Hotel Royal Victoria, Selasa (18/11/2025).
Di hadapan para peserta, Mahyunadi menekankan bahwa perkembangan teknologi membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. Karena itu, wartawan tidak hanya dituntut menyampaikan informasi secepat mungkin, tetapi juga memastikan keakuratan dan kredibilitas berita.
“Arus informasi yang deras ini, menuntut adanya wartawan yang tidak hanya mampu melaporkan berita secara cepat, tetapi juga mampu menjaga kualitas informasi yang disajikan,” ujarnya.
Ia menyebut UKW menjadi langkah penting untuk memperkuat profesionalitas pers, mulai dari kemampuan verifikasi data hingga pemahaman terhadap etika jurnalistik. Mahyunadi juga memberikan apresiasi kepada Diskominfo Kutim atas dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurutnya, media merupakan mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat secara benar dan utuh.
Orang nomor dua di Kutim itu berharap seluruh peserta mengikuti proses uji kompetensi dengan sungguh-sungguh.
“Kepada seluruh peserta, saya berpesan agar mengikuti setiap proses dengan serius dan penuh integritas. Apapun hasilnya nanti, hal terpenting adalah komitmen kita untuk terus belajar dan berkembang,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kutim Ronny Bonar H Siburian menjelaskan, UKW menjadi sarana meningkatkan kualitas jurnalisme di daerah. Ia menilai pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga gatekeeper yang menyaring dan menyajikan berita akurat serta berimbang. Kominfo Kutim pun berkomitmen memperkuat ekosistem informasi publik yang sehat melalui kemitraan dengan media.
“Kami percaya, pemerintah dan pers adalah mitra strategis yang saling melengkapi dalam menyediakan informasi yang benar, mendorong transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan daerah,” tegasnya.(Adv)