SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 139 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kutim pada Minggu (3/11/2024) malam di Ballroom Hotel Five Premiere. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan pengelolaan desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutim, Januar Bayu Irawan, mengungkapkan bahwa pelatihan ini sangat penting dalam memperkuat peran BPD, terutama setelah adanya perubahan Undang-Undang Desa yang baru. Ia menjelaskan bahwa peran BPD kini semakin vital dalam mengawasi penggunaan anggaran desa dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai aturan.
“Penguatan BPD adalah kunci untuk menciptakan sinergi antara BPD dan kepala desa dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur,” ujar Bayu.
Ia menambahkan bahwa dalam Bimtek ini, peserta akan mendapat materi mulai dari teknik penyusunan peraturan desa (Perdes) hingga penanganan konflik, dengan ruang konsultasi bagi BPD untuk menyampaikan kendala yang dihadapi.
Bimtek ini mencakup beberapa sesi penting, di antaranya teknik penyusunan Perdes, strategi manajemen BPD, serta percepatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan materi tersebut, diharapkan para peserta dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka agar APBDes terlaksana dengan tepat waktu dan sesuai aturan.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma yang membuka acara tersebut, menekankan pentingnya independensi BPD dalam menjalankan pengawasan di tingkat desa.
“BPD itu ibarat DPR di tingkat desa, yang bertugas memastikan anggaran digunakan dengan tepat dan membuat peraturan yang bisa bermanfaat jangka panjang,” ujarnya.
Agus juga mengingatkan BPD untuk menjaga netralitas dan profesionalisme, terutama menjelang pemilu, untuk menjaga kondusivitas di desa. (Adv)