Klikkutim.com – Dalam Nota Pengantar Bupati Kutim terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, diketahui realisasi pendapatan mencapai Rp 5,12 triliun atau 114,87 persen dari jumlah yang telah ditetapkan.
Hal ini disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-10 yang digelar DPRD Kutai Timur pada Rabu (14/6/2023).
Pada penetapan Perda APBD Kutim TA 2022, diketahui jumlah yang ditetapkan adalah Rp 4,46 triliun yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Kutim Zubair mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Dijabarkan, jika realiasi pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD 2022 mencapai Rp 272,43 miliar atau 111,80 persen dari target yang ditetapkan yakni Rp 243,67 miliar.
“Sementara untuk realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 4,77 triliun atau 115,79 persen dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp 4,12 triliun,” ungkapnya.
Disebutkan realiasi pendapatan daerah lainnya dari sektor yang sah. Secara umum, realisasi pendapatan daerah tahun lalu yang diterima Kabupaten Kutim mencapai Rp 77,55 miliar atau hanya 82,55 persen. Jumlah ini tak menyentuh angka yang ditetapkan sebelumnya yakni Rp 93,944 miliar.
“Secara keseluruhan, kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah kita telah melampaui target yang sudah ditetapkan,” sebut Zubair.
Ketua DPRD Kutim Joni mengatakan, Pemkab Kutim perlu mengevaluasi kinerja pemerintahan pada sektor pendapatan lainnya yang dinilai belum memenuhi target tersebut.
“Karena belum sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Memang terdapat kebijakan yang berimbas pada jumlah pendapatan tapi tetap perlu ada evaluasi agar ke depan mampu maksimal,” kata Joni. (*)
Penulis: Reni Anggraeni