SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kendala penyerapan anggaran tahun 2024 oleh dinas-dinas terkait. RDP ini berlangsung di Ruang Hearing DPRD Kutim pada Senin, 10 Juni 2024.
Dalam agenda RDP tersebut, tiga dinas yang dipanggil adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Namun, yang hadir hanya Kepala Dispora Kutim, sementara dari Dinas PUPR dan Perkim hanya diwakili oleh perwakilan.
Usai kegiatan RDP, Wakil Ketua II DPRD Kutim, H. Arfan, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas Perkim dan PUPR disebabkan oleh jadwal yang bertabrakan dengan kegiatan di luar daerah. “Kalau Kadis Perkim saat ini ada di Samarinda, dalam kegiatan kerjaan di provinsi. Kalau Kadis PUPR katanya sakit,” ucap Arfan.
Arfan mengungkapkan bahwa dari hasil RDP, kendala yang dihadapi Dinas Perkim dalam penyerapan anggaran disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran yang memakan waktu hampir satu bulan. “Alhamdulillah, informasinya tadi dari perwakilan Dinas Perkim bahwa habis lebaran program yang direncanakan Dinas Perkim sudah bisa berjalan. Di Perkim ada kurang lebih 1000 paket yang direncanakan,” ungkapnya.
Dengan adanya RDP ini, DPRD Kutim berharap dapat menemukan solusi untuk mengatasi kendala penyerapan anggaran yang dihadapi oleh dinas-dinas terkait. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain. Ia juga meminta agar proses pergeseran anggaran dipercepat agar tidak menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Kemudian meningkatkan koordinasi antara dinas-dinas terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua program dapat berjalan sesuai jadwal, dan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dinas-dinas terkait agar lebih efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses penyerapan anggaran di Kabupaten Kutai Timur dapat berjalan lebih lancar dan maksimal, sehingga program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat. (ADV)