SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengeluhkan kinerja Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lambannya sistem ini berdampak pada terhambatnya pencairan dana di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang akhirnya mengganggu realisasi program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Insan Bowo Asmoro, mengungkapkan bahwa sejumlah OPD melaporkan kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan SIPD.
“Sistemnya sering kali lambat, dengan waktu loading yang lama, yang menyebabkan proses pencairan dana terhambat,” ujarnya.
Bowo menambahkan bahwa masalah pada SIPD berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijadwalkan.
“Banyak program yang tertunda karena dana tidak dapat dicairkan tepat waktu,” jelasnya.
Menurut Bowo, permasalahan ini cukup kompleks karena SIPD adalah aplikasi nasional yang dikelola langsung oleh Kemendagri. Hal ini membuat Pemkab Kutim kesulitan untuk menangani masalah tersebut secara mandiri.
“Jika aplikasi ini bersifat lokal, mungkin bisa segera kami perbaiki atau kami hubungi instansi teknis terkait di daerah, seperti Dinas Kominfo atau BPKAD. Namun, karena SIPD adalah sistem nasional, upaya perbaikan harus melibatkan Kemendagri,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Kutim telah mengirimkan surat resmi kepada Kemendagri, meminta klarifikasi dan solusi terkait kendala teknis tersebut. Pemkab Kutim berharap Kemendagri segera merespons keluhan ini dan melakukan perbaikan pada sistem SIPD agar pencairan dana dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lancar. (Adv)