BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menghadapi tekanan publik terkait dugaan pemborosan anggaran yang memicu perdebatan sengit mengenai prioritas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Kontroversi ini mencuat setelah kebijakan renovasi Gedung Kantor Wali Kota menggunakan Aluminium Composite Panel (ACP) senilai miliaran rupiah menuai kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat sipil.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memberikan klarifikasi komprehensif terkait isu dugaan pemborosan anggaran yang diarahkan kepada pemerintah kota. Dalam pernyataan resminya kepada media, Selasa (10/2/2026), Agus menegaskan bahwa komposisi anggaran yang telah disusun dan disepakati tetap mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Komposisi anggaran sudah melalui mekanisme perencanaan yang matang dan kesepakatan dengan DPRD. Kami tidak melupakan alokasi pembangunan untuk warga, justru itu yang menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan fiskal,” tegas Agus dalam konferensi pers.
Pemerintah kota mengklaim bahwa penyesuaian anggaran di berbagai sektor merupakan konsekuensi logis dari kebijakan efisiensi nasional dan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Sebagai bentuk komitmen terhadap penghematan, pemkot bahkan telah melakukan pengurangan belanja rutin pegawai sebagai bagian dari strategi optimalisasi anggaran.
Agus Haris menekankan bahwa program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan tanpa pengurangan signifikan. Beberapa program prioritas yang tetap dipertahankan meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga miskin, bantuan perlengkapan sekolah, dan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir.
Dalam pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal-RKPD) 2027, pemerintah kota menegaskan fokus pembangunan pada penataan kawasan kumuh, penanganan banjir rob, serta mitigasi banjir kiriman dari hulu Sungai Bontang yang menjadi permasalahan kronis kota industri ini.
“Kami bahkan melakukan lobi ke DPR RI untuk memastikan alokasi anggaran penanggulangan banjir rob yang memadai. Semua upaya ini dilakukan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat Bontang,” ungkap Agus.
Kritik Tajam dari Masyarakat Sipil
Pokja 30 Kalimantan Timur, melalui Direkturnya Buyung Marajo, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan renovasi gedung pemerintahan yang dinilai tidak tepat sasaran di tengah kondisi fiskal daerah yang ketat. Pengadaan ACP senilai sekitar Rp8 miliar untuk mempercantik tampilan Gedung Kantor Wali Kota dinilai sebagai bentuk pemborosan yang tidak mempertimbangkan prioritas kesejahteraan rakyat.
“Anggaran Rp8 miliar tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga. Jika dibagi dengan alokasi Rp50 juta per unit, dana tersebut bisa digunakan untuk bedah sekitar 160 rumah tidak layak huni,” kritik Buyung.
Menurutnya, renovasi gedung pemerintahan hanya memberikan manfaat bagi segelintir orang, sementara masyarakat luas masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar seperti kemiskinan, akses kesehatan, pendidikan, dan bencana banjir yang berulang.
Pokja 30 Kaltim mendorong pemerintah kota untuk melakukan reorientasi prioritas anggaran dengan lebih menekan belanja rutin dan seremonial. Organisasi masyarakat sipil ini menekankan perlunya fokus pada program-program strategis seperti penanganan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, perbaikan infrastruktur pendidikan, dan mitigasi bencana banjir.
“Pemerintah harus lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Prioritas anggaran harus benar-benar mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pencitraan atau estetika pemerintahan,” tegas Buyung.
Kritik ini mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama di era keterbatasan fiskal yang memerlukan prioritisasi yang tepat sasaran.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, pemerintah kota menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran telah melalui mekanisme perencanaan yang transparan dan pembahasan bersama DPRD sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini dinilai telah mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan kepentingan strategis kota.
“Di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi semua daerah, arah kebijakan kami tetap konsisten berpihak pada kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan. Setiap rupiah anggaran dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tandas Agus Haris.