Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempercepat langkah dalam mendukung program pembangunan Koperasi Unit Desa (KUD) Merah Putih yang digagas pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama jajaran Forkopimda pada rapat evaluasi pembangunan KUD Merah Putih yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto secara virtual, Selasa (25/11/2025), dari ruang rapat Diskominfo Staper Kutim.
Usai rapat, Bupati Ardiansyah menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan percepatan terutama terkait kesiapan lahan pembangunan KUD di desa-desa. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan perangkat daerah teknis sudah dilakukan.
“Saya tadi sudah langsung komunikasi dengan Diskop, Disperindag serta DPMDes untuk mengetahui sejauh mana proses untuk percepatan lahan-lahan yang siap kita bangun,” ungkap Ardiansyah.
Dari hasil pendataan sementara, Kutai Timur telah menyiapkan 81 titik lokasi yang siap dibangun. Menurut Ardiansyah, hal ini membuktikan dukungan kuat Pemkab Kutim terhadap program nasional tersebut yang bertujuan memperkuat ekonomi desa serta mendukung UMKM melalui sistem koperasi yang lebih terstruktur.
“Kita punya program yang langsung mengarah ke RT. Dan itu salah satu bentuk dukungan kita supaya masyarakat di bawah itu mereka bisa meningkatkan ekonomi kerakyatannya,” tambahnya.
Ardiansyah optimistis pembangunan KUD Merah Putih akan membuka lebih banyak peluang usaha dan menjadi wadah pemasaran produk lokal. Dengan hadirnya koperasi di setiap desa, rantai ekonomi masyarakat diharapkan semakin mandiri dan berdaya saing.
Dandim 0909/Kutai Timur, Letkol Arh Ragil Setyo Yulianto, juga menegaskan pentingnya kerja bersama lintas sektor untuk memastikan pembangunan berjalan efektif.
“Kita harus saling koordinasi ke seluruh pihak untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan ini. Dan kita optimis pelaksanaan di Kutim akan berjalan lancar,” ujarnya.
Pemkab Kutim menargetkan seluruh proses awal dapat segera rampung agar pembangunan KUD di daerah dapat dimulai sesuai arahan pemerintah pusat sebagai proyek penguatan ekonomi kerakyatan.(Adv)