SEORANG mantan karyawati perusahaan pertambangan di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, protes lantaran merasa menjadi korban PHK sepihak tempatnya bekerja. Bunga (bukan nama sebenarnya), diberhentikan karena dianggap memalsukan data terkait surat izin tidak masuk kerja.
Pemutusan kerja disebukan terjadi medio Desember 2019 lalu. PT Madhani Talatah Nusantara (MTN), tempat Bunga bekerja sebelumnya, menjatuhkan PHK karena Bunga dituduh memalsukan surat izin tidak masuk kerja.
Manager HRGA PT MTN, Dede Nurdiansyah, membenarkan ada tindakan pemalsuan data yang dilakukan Bunga. “Dia melakukan pemalsuan data sehingga harus di-PHK. Dia juga sudah kami beri opsi pada saat itu, dan akhirnya dia mengaku menerima PHK tersebut,” ucap Dede ketika dihubungi via telepon, Rabu 8 Januari 2020.
Bunga langsung membantah tuduhan tersebut. Ditemui sehari sebelumnya, Selasa (7/1/2020), ia menjelaskan dirinya telah membuat surat izin tidak masuk kerja untuk satu hari yang telah disetujui atasannya. “Tapi ternyata saya masih berhalangan masuk pada hari berikutnya dan sudah mengajukan penambahan izin satu hari lagi. Itu pun sudah disetujui supervisor,” ungkap Bunga.
Namun, sebut Bunga, surat izinnya itu dikoreksi menggunakan tipp-x oleh admin di divisi yang sama. Dikatakan, pembenaran surat dilakukan untuk memperbaiki tenggat waktu tanggal izin menjadi dua hari. “Tapi belakangan surat izin yang ada tipp-x itu yang dipermasalahkan oleh perusahaan. Saya dianggap telah memalsukan data di surat tersebut, padahal bukan saya yang melakukan tipp-x,” ucap Bunga.
Curiga Dilatarbelakangi Kasus Pelecehan
Sebelum PHK dijatuhkan, Bunga menyebutkan dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh pejabat penting perusahaan berinisial SU yang masih menjadi atasannya. Ia menceritakan saat kejadian tengah menggantikan rekan kerjanya menjaga radio yang izin ke kamar kecil.
“SU datang bersama beberapa orang sambil ngobrol ke dekat saya. Saya dengar dia bicara kalau pernah menarik tali BH teman perempuannya kepada teman-temannya itu. Tiba-tiba, dia memperagakan perilakunya itu kepada saya,” ungkap Bunga. Ia mengaku, kalau dirinya satu-satunya wanita di dalam divisinya tersebut.
Pasca kejadian tersebut, ia langsung melaporkan SU melalui HRD perusahaan. Mediasi pun digelar perusahaan sekitar Juni 2019 yang dihadiri lima orang, di antaranya Bunga, SU dan pihak perusahaan. Mediasi disebutkan menemui jalan buntu hingga berlanjut dengan melibatkan serikat buruh. Bunga pun mencurigai peristiwa pelecehan itu tak lepas dari keputusan perusahaan terkait dugaan pemalsuan surat yang dinilai janggal. “Karena saya merasa ada upaya mencari-cari kesalahan saya,” ujarnya.
Adapun opsi yang diberikan perusahaan pada saat di-PHK, Mawar menyatakan itu hanya opsi tentang pemberian pesangon. “Saya tentu tak bisa menolak PHK. Saya diberi opsi, yaitu kalau keberatan atas jumlah pesangon saya diperbolehkan mengajukan dengan nilai yang saya minta, atau memilih untuk menerima pesangon yang diberikan. Artinya saya tak bisa menolak PHK,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ardan Ahmad