SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) melalui Panitia Khusus (Pansus) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2023 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), Senin (01/07/2024). Rapat ini membahas progres penyerapan anggaran 2023 yang dilakukan oleh Dinas PU Kutim.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus, Faizal Rachman, dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, termasuk Wakil Ketua I Asti Mazar, Hepnie Armansyah, Kajan Lahang, M. Amin, dan Leni Angriani. Kepala Dinas PU, Muhammad Muhir, beserta jajarannya juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam RDP tersebut, Faizal Rachman menekankan pentingnya pembenahan pada proyek Multiyears Contract (MYC) di bidang jalan, khususnya pembangunan Jalan Tanjung Manis – Susuk di Kecamatan Sandaran. “Kita tekankan itu proyek MYC Jalan Penghubung Tanjung Manis – Susuk Kecamatan Sandaran, karena progresnya baru 6 persen. Makanya kami ingatkan terus kepada Dinas PU,” ujar Faizal Rachman.
Legislator dari Partai PDI-Perjuangan itu mengungkapkan bahwa Dinas PU Kutim masih optimis proyek MYC bisa diselesaikan, kecuali dua proyek MYC yaitu Pasar Induk Sangatta Selatan dan Masjid At-Taubah di Sangatta Selatan.
“Makanya tadi kami ingatkan, tolong ditekankan ke pihak kontraktornya, karena di 2024 perubahan ini kan kita tidak bisa lagi alokasikan tambahannya. Proyek MYC kan di dalam MoU tidak ada dianggarkan dalam APBD perubahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Faizal menjelaskan bahwa jika pekerjaan proyek di bawah 100 persen, pihaknya tidak bisa menganggarkan dalam APBD Perubahan. Namun, jika pekerjaan selesai 100 persen dan harus membayar hutang, hal tersebut harus melalui putusan pengadilan terkait pengakuan atas hutang. “Kalau ada putusan pengadilan soal pengakuan atas hutang, kita pasti akan bayar. Kan nggak mungkin kontraktor kita rugikan, kalau memang mereka sudah terlanjur bangun. Kalau dianggarkan lagi kan kita tidak punya lagi skema yang digunakan untuk menganggarkan,” tutupnya. (ADV)