klikkutim.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) secara tegas mengkritik kinerja pemerintah daerah. Hal ini disampaikan saat penyampaian pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim di ruang sidang utama DPRD Kutim, Senin (17/7/2023).
Pada kesempatan itu tengah berlangsung agenda Rapat Paripurna ke 18 DPRD Kutim, tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap nota penjelasan pemerintah mengenai rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.
Dipimipin Ketua DPRD Kutim Joni dengan didampingi Wakil Ketua 1 Asti Mazar, rapat turut dihadiri Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang beserta jajaran pemerintahan, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kutim, serta undangan lainnya .
Dalam hal ini Faizal Rachman mewakili Fraksi PDI-P yang berkesempatan menyampaikan pandangan umum pihaknya, secara tegas melontarkan sejumlah kritik terhadap pencapaian Pemerintah Kabupaten Kutim sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
Faizal mengingatkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola APBD dengan nominal yang cukup besar untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama.
Diketahui APBD Kutim tahun 2023 sebesar 5,9 triliun, dan target tahun 2024 justru dinaikkan menjadi 8,1 triliun, yang dinilai cukup untuk mensejahterakan masyarakat dan daerah, tidak sesuai dengan apa yang nampak di tengah masyarakat. (Adv)