SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-27 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kutim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Sudirman Latif. Selain itu, turut hadir 21 anggota DPRD Kutim, unsur Forkopimda, beberapa Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Kamis, 13 Juni 2024.
Dalam rapat tersebut, Fitriyani, perwakilan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim TA 2023. Fitriyani memaparkan bahwa realisasi anggaran pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain daerah yang sah mengalami peningkatan.
Ia berharap peningkatan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas partisipasi dalam pembangunan, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat.
“Pendapatan daerah yang sah diharapkan dapat lebih ditingkatkan di berbagai sektor-sektor yang belum tersentuh, agar dapat lebih meningkatkan pendapatan daerah,” papar Fitriyani.
Fitriyani mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah TA 2023 adalah sebesar Rp 7,54 triliun atau 84,18 persen dari anggaran belanja Rp 8,96 triliun. Anggaran ini digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal, yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di lingkungan masyarakat dan memacu ekonomi lokal.
“Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan investasi modal jangka panjang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat, diharapkan dapat ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan di masyarakat,” ungkapnya. (ADV)