SAMARINDA – Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim Trisno menyebutkan, peran penting masyarakat sipil, termasuk LSM dan tokoh agama, dalam meredam potensi konflik sosial. Ia menilai, elemen tersebut dapat menjadi mediator yang netral dan memfasilitasi dialog antara kelompok pendukung calon yang berseberangan.
Landasan itu yang menjadi dasar pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Mitigasi dan Resolusi konflik yang ditujukan bagi penyelenggara Pilkada dan unsur pemerintah di Samarinda, Senin (20/10/2024).
Ia menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek), yang bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggara Pilkada dalam menghadapi potensi konflik. Bimtek yang diselenggarakan oleh Smart Academy ini diikuti oleh 400 peserta dari berbagai elemen pemerintahan dan lembaga terkait, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim, Satpol PP, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta Panwaslu tingkat kecamatan.
“Materi yang kami sajikan sangat relevan dengan tantangan di lapangan. Mulai dari mitigasi konflik, pemetaan intelijen keamanan, hingga kebijakan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024,” ungkap Trisno.
Para narasumber dalam Bimtek ini berasal dari lembaga-lembaga yang kompeten, seperti Universitas Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kaltim, Polres Kutim, KPU, serta Bawaslu Kutim.
Kabupaten Kutim yang memiliki luas wilayah 35.747,50 km² menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 297.994 orang yang tersebar di 701 TPS di 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan, kondisi geografis yang beragam memperbesar potensi munculnya konflik sosial. Trisno menambahkan, kegiatan ini tidak hanya sekadar teori, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi antarinstansi untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.
Dengan luas wilayah yang hampir menyamai Provinsi Jawa Barat, Kutim tidak hanya menghadapi tantangan geografis, tetapi juga tantangan demografis yang memerlukan pendekatan mitigasi konflik yang lebih matang.
“Manusia sebagai makhluk konfliktis, selalu terlibat dalam perbedaan dan persaingan, itulah sebabnya kita harus siap menghadapinya dengan cara yang tepat,” ujar Trisno.
Sementara itu, media sosial yang kerap kali menjadi ajang penyebaran provokasi dan hoaks juga menjadi sorotan utama. Agus menegaskan bahwa pengawasan terhadap media sosial harus lebih intensif selama masa kampanye dan pemilihan.
“Kita perlu memperkuat pengawasan terhadap akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu,” katanya. (ADV)