KLIKKUTIM.com – Kondisi kelayakan jalan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih jauh dari kesiapan kendati telah ditetapkan menjadi tujuan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia.
Hal ini terungkap dalam Kunjungan Komisi V DPR RI ke Kabupaten Kutai Timur, Kaltim, pada Senin hingga Selasa, 20-21 Desember 2021 kemarin. Didampingi Kepala Balai Besar Pelaksaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan program strategis penanganan jalan di Kaltim yang akan berfokus pada tiga aspek.
“Tingkat kemantapan jalan di Kaltim saat ini masih yang paling rendah di seluruh Indonesia yaitu sebesar 79 persen,” ujarnya dilansir dari laman Kementerian PUPR, Rabu (22/12/2021).
Ibu kota baru yang akan dibangun menyinggung dua kabupaten di Kaltim. Sebagian wilayah berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara, dua kondisi jalan penghubung ditambah daerah penopang masih mengkhawatirkan.
Ketiga aspek yang menjadi prioritas tersebut meliputi, penambahan kemantapan jalan, penyelesaian program konektivitas jalan perbatasan, dan penyiapan infrastruktur pendukung IKN. Seluruh pekerjaan itu akan dibuat dalam kontrak multi years agar berkelanjutan.
“Sehingga bisa mencapai target pada tahun 2024 yaitu kemantapan jalan di atas 90 persen,” kata Junaidi.
Pada kunjungan kerja tersebut, dilakukan peninjauan di dua lokasi, yaitu jalan akses Pelabuhan Keminyakan dan Jalan Sp. 3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan.
Junaidi menjelaskan, pekerjaan konstruksi jalan akses Pelabuhan Keminyakan berupa jembatan pile slab dengan panjang 895 meter dan lebar 3,5 meter. Pekerjaan konstruksi akan dilakukan pada tahun 2022-2024 dengan anggaran sebesar Rp 220 miliar.
Jalan akses ini dibangun untuk mendukung fungsi Pelabuhan Keminyakan agar dapat mempercepat pergerakan keluar masuk barang di Kutai Timur.
“Sehingga dapat menekan biaya kebutuhan pokok di Kota Sangatta dan sekitarnya yang sebelumnya menggunakan pelabuhan di Kota Bontang,” tandasnya.
Sedangkan pekerjaan preservasi jalan Sp. 3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan dilakukan karena selama dua tahun terakhir jalan tersebut mengalami banyak kerusakan yang disebabkan oleh banyaknya genangan air. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh lumpur sedimen dari lokasi-lokasi pertambangan yang mengalir ke jalan saat hujan dan menutup saluran-saluran air di sekitar jalan.
“Kami sudah membuat shortcut sepanjang 4 kilometer di dua lokasi yang sudah tembus ke sungai agar jalan tidak kebanjiran pada saat hujan. Pertama kita akan fokus pada pengurasan drainase, kemudian dinaikkan badan jalannya dan dibeton,” kata Junaidi.
Jalan Sp. 3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan yang memiliki total panjang 52,71 kilometer berfungsi sebagai jalan penghubung kota-kota di Kalimantan Timur menuju Bandara Udara Samarinda. Selain itu, juga sebagai jalan penghubung menuju kilang minyak Bontang dan Tanjung Santan. Pekerjaan preservasi Jalan Sp. 3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan sudah mulai dilaksanakan sejak Juni 2021 dan ditargetkan selesai pada Desember 2023 dengan biaya sebesar Rp 227 miliar.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengapresiasi program-program yang telah direncanakan oleh Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan kualitas jalan di Kaltim, khususnya Kutai Timur.
Sebagai kota penyangga IKN, pihaknya berharap Kutai Timur mendapatkan perlakuan khusus untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, khususnya di bidang infrastruktur jalan.
“Kita berharap semua kontrak multi years terkait pembangunan infrastruktur jalan ini dapat terselesaikan di tahun 2024, sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan terutama pada tingkat kemantapan jalan,” pungkasnya. (*)
Editor: Qadlie Fachruddin Sulaiman