Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memantau perkembangan realisasi anggaran melalui Rapat Pimpinan (Radalog) yang dipimpin oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Agus Hari Kusuma. Rapat ini berfokus pada evaluasi perangkat daerah yang menghadapi keterlambatan atau berada dalam zona merah terkait target anggaran.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Insan Bowo Asmoro, menjelaskan bahwa Radalog menjadi forum penting untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah masalah teknis pada Sistem Penatausahaan Daerah (SPD), yang kerap menghambat kelancaran administrasi keuangan.
“Sesuai arahan Pak Pj Bupati, kita harus terus melakukan evaluasi melalui Radalog. Ini adalah kesempatan untuk mengidentifikasi apa saja kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran,” ujarnya.
Bowo menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang sering terjadi adalah terkait dengan Sistem Penatausahaan Daerah (SPD), yang digunakan untuk memastikan kelancaran proses administrasi keuangan daerah. Kendala teknis pada sistem ini sering menyebabkan keterlambatan dalam pencairan anggaran.
“Di lapangan, banyak perangkat daerah yang sebenarnya sudah siap melakukan pembayaran, namun prosesnya tertunda karena SPD mengalami masalah teknis,” jelasnya.
Akibatnya, beberapa perangkat daerah yang sudah siap mencairkan anggaran terhambat karena sistem yang bermasalah, sehingga realisasi anggaran tidak seimbang.
“Pembayaran tertunda meskipun anggaran sudah tersedia. Hal ini menyebabkan beberapa perangkat daerah masuk dalam zona merah karena realisasi anggaran menjadi lambat,” tambah Bowo.
Pemkab Kutim berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kendala teknis dapat diatasi, sehingga pencairan anggaran berjalan lebih lancar. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat capaian target anggaran sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. (Adv)