SANGATTA – Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, memberi perhatian khusus pada pelaksanaan anggaran pada program Pemkab Kutim yang dinilai tidak optimal. Akibatnya, kata dia, masyarakat terkena dampak kendati sudah melalui tahapan musrenbang baik dari tingkat desa hingga kabupaten.
Ia menegaskan bahwa meski berbagai perencanaan telah disusun, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) masih jauh dari harapan.
“Pelaksanaan kegiatan dan program sering terhambat di lapangan, dengan alasan-alasan yang tidak substansial. Ini sangat disayangkan karena penyerapan anggaran juga tidak berjalan optimal,” ungkap Novel Tyty dalam pernyataannya kepada awak media baru-baru ini.
Politikus Gerindra ini menyoroti bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan seharusnya dinantikan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat. Ia mengingatkan agar penyerapan anggaran dimaksimalkan untuk menghindari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang dapat menghambat pembangunan di masa mendatang.
“Memang ada beberapa oknum pegawai yang kurang maksimal dalam bekerja di masing-masing OPD. Namun, kami tetap menghargai dan mengapresiasi kerja mereka, sembari mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” jelasnya.
Novel Tyty juga mengingatkan kepada OPD agar meningkatkan kualitas kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. “Tidak semua OPD menunjukkan kinerja yang kurang, namun ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan agar program dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi A DPRD Kutim, Novel Tyty menekankan pentingnya rasa tanggung jawab setiap pegawai OPD terhadap tugasnya. Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pembangunan di daerah.
“Semua pegawai di OPD harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugasnya. Kepentingan masyarakat harus segera direalisasikan dalam segala aspek pembangunan di Kutai Timur,” tutupnya.
Novel Tyty berharap dengan adanya peningkatan koordinasi dan kualitas kerja di setiap OPD, program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur. Penyerapan anggaran yang optimal dan pelaksanaan program yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan di daerah tersebut. (adv)