Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali meninjau pelaksanaan program pemenuhan hak anak sebagai bagian dari persiapan menuju penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025. Bappeda memimpin rapat evaluasi dan penyusunan langkah lanjutan di Bukit Pelangi, Senin (17/11/2025).
Plt Sekretaris Bappeda, M Syaiful, menyampaikan bahwa upaya mewujudkan KLA tidak cukup hanya dengan kelengkapan administrasi. Ia menilai kegiatan dan intervensi di lapangan harus diperkuat agar hasil program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya bekerja di kantor. Penting melihat langsung kondisi anak dan persoalan yang ada di lingkungan mereka,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Syaiful mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi, termasuk dengan pihak swasta dan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak anak dan kesetaraan gender merupakan isu yang harus ditangani secara bersama-sama karena berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Rita, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian setiap aspek yang dinilai dalam indikator KLA sekaligus mengidentifikasi hambatan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program. Hasil evaluasi akan menjadi acuan dalam penyempurnaan rencana aksi daerah pada tahun berikutnya.
“Kita ingin hasil penilaian KLA nanti tidak hanya memenuhi indikator, tetapi juga menunjukkan bahwa perlindungan dan hak anak benar-benar terlaksana di masyarakat,” ujar Rita.
Melalui evaluasi ini, Pemkab menargetkan peningkatan kualitas layanan berbasis perlindungan anak agar Kutai Timur dapat mempertahankan prestasi dan terus memperbaiki ekosistem yang ramah terhadap perkembangan anak. (Adv)