ANGGOTA DPRD Kutai Timur Jimmi meminta Pemkab Kutim mengambil langkah tegas terkait optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejauh ini, kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diproyeksikan pada APBD Tahun 2021-2026 masih didominasi pendapatan transfer pusat ke daerah.
“Masih banyak potensi PAD yang bisa dikembangkan di Kabupaten Kutai Timur. Kami memandang prioritas isu strategis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur lima tahun ke depan yang salah satunya adalah peningkatan infrastruktur sangat penting artinya bagi upaya peningkatan PAD yang kita harapkan tersebut,” ungkap Jimmi, Kamis (22/4/2021).
Ditambah pelemahan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan dan pulih dari keterpurukan di berbagai sektor.
“Akibat lain peningkatan jumlah penduduk miskin dan penurunan IPM, tentu saja hal ini memerlukan kerja keras dari seluruh jajaran pemerintahan agar segala ketertinggalan selama pandemi Covid-19 ini dapat dikejar,” katanya.
Tentu kebijakan pemulihan ekonomi ini juga harus sejalan dengan regulasi penanganan pandemi Covid-10 agar situasi segera kembali normal. Menghadang laju penyebaran serta mendukung program vaksinasi pemerintah juga harus dilakukan.
“Kita masih berada pada masa adaptasi kebiasaan baru. Namun demikian, perencanaan pembangunan yang telah dipersipakan secara seksama dengan pertimbangan segala situasi dan kondisi saat ini,” ungkap politisi PKS ini. (Adv)
Penulis: Ardan Ahmad
Editor: Qadlie Fachruddin