SANGATTA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Siang Geah, menjelaskan bahwa dalam rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tidak ditemukan temuan besar yang signifikan. Namun, terdapat beberapa catatan teknis yang perlu diselesaikan agar tidak terulang di masa mendatang.
“Misalnya, dalam pembangunan jalan, ada kekurangan volume, keterlambatan waktu, secara teknis begitu saja. Hanya catatan itu saja. Dan itu harus diselesaikan, jangan sampai terulang. Itu saja,” ujarnya anggota Komisi A tersebut.
Siang Geah menekankan bahwa meskipun temuan tersebut tidak besar, penting bagi Dinas PUPR untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan catatan teknis tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan, serta untuk menghindari masalah serupa di masa depan.
Selain itu, Siang Geah juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap absennya beberapa Kepala Dinas (Kadis) dalam rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka sangat penting dalam agenda tersebut untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan langsung terhadap temuan LHP.
“Tadi juga kita sudah tegaskan, Kadis PUPR harusnya wajib hadir, tetapi karena alasan lagi pertemuan di luar, ya jadi nggak tahu, susah juga kita mau ngomongnya,” tuturnya.
Siang Geah berharap bahwa ke depannya, para Kepala Dinas dapat lebih berkomitmen untuk hadir dalam rapat-rapat penting seperti ini. Kehadiran mereka sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi dari LHP dapat ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu.
Dengan adanya rapat Pansus LHP ini, DPRD Kutim berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan yang ketat dan tindak lanjut yang tepat terhadap temuan LHP diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Kutai Timur.
Siang Geah juga mengapresiasi kerjasama yang baik antara DPRD dan dinas-dinas terkait dalam menindaklanjuti temuan LHP. “Kerjasama yang baik antara DPRD dan dinas-dinas terkait sangat penting untuk memastikan bahwa setiap temuan dalam LHP dapat diselesaikan dengan baik,” tutupnya. (ADV)