Klikkutim.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kutim tahun anggaran 2022 menyoroti kinerja sejumlah OPD dalam realisasi anggaran tahun terkait. Realisasi program tahun 2022 sementara ini masih di evaluasi oleh internal pansus DPRD Kutim.
“Tapi sepanjang mereka sudah sampaikan di tanggapi oleh teman-teman anggota pansus saya kira dari presentasi yang disampaikan cukup siginifikan. Walaupun memang masih ada beberapa memang yang tidak bisa dilaksanakan,” ungkap Ketua Pansus David Rante dalam RDP bersama OPD, Kamis (27/4/2023).
“Kemarin itukan rencana Multi Years Contrak (MYT) itu mau dimulai di perubahan di tahun 2022. Tapi karena terkait dengan regulasi maka itu tidak bisa, artinya tidak bisa memberikan ruang untuk itu sehingga baru dilaksanakan di anggaran murni tahun 2023,” ujarnya.
Kemudian David juga memaparkan, perubahan 2022 itu sudah disiapkan anggaran. Sehingga angggaran itu mau tidak mau menjadi SILPA dan nanti di perubahan 2023 ini baru bisa dilaksanakan. “Jadi SILPA itu kurang lebih Rp141 miliar.
Tapi itu kita maklumi karena memang aturan yang tidak memberikan ruang. Tapi kalau umpamanya dikurangi dengan itu, penyerapannya disekitar 85 persen dari seluruh total anggaran kurang lebih Rp600 miliar,” ungkapnya.
“Nah kalau kita evaluasi sementara, saya kira masih sangat signifikan. Karena sisah selisih antara pagu dan kontrak kan ada. Jadi kalau memang dihitung ada sekitar Rp38 miliar sisanya. Memang ada yang tidak bisa dilaksanakan karena terkait kondisi di lapangan. Tapi nanti kita akan singkronkan dengan baik sebelum kita memberikan,” pungkasnya. (adv/RA)