Pemkab Kutim Siapkan Langkah Antisipasi Nataru dan Potensi Bencana Akhir Tahun

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional terkait kesiapsiagaan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 serta potensi bencana hidrometeorologi yang meningkat pada akhir tahun. Rakor tersebut digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual pada Senin (1/12/2025), dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman turut hadir bersama Ketua DPRD Kutim Jimmy, Dandim 0909/Kutim Letkol ARH Ragil Setyo Yulianto, perwakilan Forkopimda dan sejumlah perangkat daerah.

Usai rapat nasional itu, Bupati Ardiansyah menyampaikan dua fokus utama yang menjadi perhatian, yaitu pengamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun serta langkah antisipasi bencana di wilayah Kutim.

“Kita akan melihat kesiapan masing-masing perangkat daerah, mulai dari pengendalian inflasi, pasokan sembako, hingga kesiapsiagaan infrastruktur terutama saluran drainase dan kondisi jalan saat curah hujan tinggi,” ungkapnya.

Sebagai langkah awal, Bupati langsung menginstruksikan Diskominfo Staper untuk menayangkan informasi dan peringatan dini BMKG pada seluruh videotron, berlaku hingga Januari 2026. Upaya ini juga akan dikolaborasikan bersama BPBD untuk memperkuat penyebaran informasi kebencanaan ke masyarakat.

Tindak lanjut berikutnya, Pemkab Kutim akan menggelar Rakor Forkopimda Plus pada 8 Desember 2025 guna mematangkan strategi dan pembagian tugas pengamanan Nataru di semua sektor.

Dalam arahannya pada Rakor Nasional, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap aman dan ekonomi daerah tetap bergerak.

“Insentif transportasi disiapkan, mulai angkutan udara, laut, penyeberangan hingga kereta api. Diskon tarif tol juga sedang difinalkan,” jelas Tito.

Lebih dari 240 event berskala nasional hingga internasional dijadwalkan berlangsung pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026. Pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan di kawasan wisata, pusat keramaian, jalur transportasi utama dan mencegah praktik pungutan liar di lapangan.

“Harapannya Nataru kita lalui dengan aman dan nyaman. Ekonomi tetap tumbuh dan penanganan bencana berjalan cepat agar dampak yang terjadi bisa ditekan,” tegas Mendagri Tito Karnavian. (Adv)

Zeen Subscribe
A customizable subscription slide-in box to promote your newsletter
[mc4wp_form id="314"]