SANGATTA – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim), Achmad Junaidi, menerima audiensi dari Ketua Tim Bina Lini Lapangan BKKBN Kaltim, Mustain Adnan, dan staf pada Rabu (28/8/2024). Kunjungan ini membahas pembinaan penyuluh hingga upaya memenuhi target satu desa satu penyuluh di Kutim.
Achmad Junaidi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menitikberatkan pada pola pembinaan untuk penyuluh Keluarga Berencana (KB), yang pembinaan kepegawaiannya berada di bawah BKKBN Kaltim. Kabupaten Kutim hanya mendapatkan manfaat dari pekerjaan penyuluh KB. Junaidi juga meminta catatan penyuluh yang berkinerja rendah dan mencari solusi untuk meningkatkan kinerja mereka, termasuk melalui bimbingan teknis dan workshop.
Junaidi mengakui bahwa penyuluh KB dengan latar belakang pendidikan non-penyuluh sering mengalami kesulitan dalam bekerja secara efektif. Namun, ia yakin bahwa melalui bimbingan teknis yang intensif, masalah ini dapat diatasi. Ia juga mengusulkan studi tiru pada kabupaten atau kota di Kaltim yang memiliki wilayah luas namun menunjukkan kinerja penyuluh yang baik.
Untuk memenuhi kuota satu desa satu penyuluh, ada wacana untuk menambah jumlah penyuluh melalui metode outsourcing. Formulasi yang tepat sedang dicari agar sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tujuan agar setiap desa memiliki penyuluh sendiri, sehingga meringankan beban penyuluh yang saat ini menangani dua hingga tiga desa.
Ketua Tim Bina Lini Lapangan BKKBN Kaltim, Mustain Adnan, mengungkapkan bahwa jumlah penyuluh KB di Kabupaten Kutim masih jauh dari ideal. Saat ini, terdapat 40 penyuluh KB di lapangan, terdiri dari 9 orang berstatus PNS dan 31 penyuluh PPPK. Jumlah ini tidak mencukupi mengingat luas wilayah Kutim yang mencakup 141 desa dan kelurahan.
Meskipun jumlah penyuluh KB tidak ideal, Adnan menyatakan bahwa mereka telah menunjukkan kinerja yang baik, yang tercermin dari data e-visit. “Penyuluh di Kutai Timur sudah bekerja dengan baik, dilihat dari e-visit-nya,” ujar Adnan.
Adnan menambahkan bahwa pihaknya secara aktif berkoordinasi dengan berbagai bidang terkait, seperti keluarga sejahtera, keluarga berencana, pendataan penduduk, serta penyuluhan dan pergerakan. Koordinasi ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan penyuluh KB di lapangan. Ke depan, mereka akan terus berkoordinasi setiap bulan untuk mengevaluasi kegiatan penyuluh KB, memantau secara detail setiap kegiatan yang belum maksimal, dan mencari solusi terbaik melalui kolaborasi dan komunikasi yang efektif.
“Semoga kinerja penyuluh KB dapat meningkat dan kebutuhan pelayanan KB di Kutai Timur dapat terpenuhi dengan lebih baik,” pungkas Adnan.