JAKARTA – Berdasarkan laporan yang dirilis Better Than Cash Alliance, Partnership for Sustainable Agriculture Indonesia (PISAgro) dan Pemerintah Indonesia, lebih dari 1,4 juta petani kakao di Indonesia melakukan transaksi senilai USD 700 juta atau setara Rp 11,1 triliun. (Nilai Tukar Rp 15.936/USD) per tahun.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa digitalisasi transaksi tersebut dapat memberikan dampak baik bagi perekonomian Indonesia. Sayangnya sebagian besar petani kakao di Indonesia masih mengandalkan uang tunai untuk bertransaksi.
Penggunaan uang tunai dapat menjadi kendala yang signifikan dan menghambat potensi pertumbuhan sektor kakao, yang merupakan kontributor utama sektor pertanian Indonesia. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar petani kakao di Indonesia masih mengandalkan uang tunai untuk bertransaksi.
Sayangnya, penggunaan uang tunai dapat menjadi kendala yang signifikan dan menghambat potensi pertumbuhan sektor-sektor utama pertanian Indonesia. Direktur OJK Institute Bayu Bandono mengatakan sektor kakao di Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia-Pasifik dan terbesar ketiga di dunia.
Di dalam negeri, sektor ini berperan penting dalam perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi hingga USD 700 juta terhadap PDB setiap tahunnya.
“Sektor ini juga menjadi sumber penghidupan yang sangat penting bagi masyarakat daerah, khususnya di Sulawesi yang menyumbang 70% produksi kakao nasional,” jelas Bayu Bandono, Rabu (8/5).
Tim Daerah Percepatan Akses Keuangan (TPAKD), kata dia, mempunyai tugas penting yakni melaksanakan 516 proyek inklusi keuangan di 38 provinsi.
“Berbagai inisiatif yang kami terapkan berhasil mengurangi kesenjangan indeks inklusi keuangan secara signifikan, dari 15% pada tahun 2019 menjadi 4% pada tahun 2022,” ujarnya.
Dr. Bayu juga mendorong para pemangku kepentingan untuk secara kolektif menerima rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ini dan fokus pada penerapan inovasi yang dapat mempercepat implementasi pembayaran digital yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusi keuangan.
“Banyak perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan transparansi dalam pembelian stok kakao di Indonesia,” tambahnya.
Menurutnya, beberapa perusahaan global berupaya memastikan 100% pasokan kakao mereka tersertifikasi berkelanjutan pada tahun 2025.
“Tidak hanya perusahaan besar, pemasok pohon kakao juga mulai menerapkan kewajiban tersebut, dan saat ini 40% pemasok pohon kakao di Indonesia sudah memiliki sertifikat keberlanjutan. Mempertimbangkan hal tersebut, penerapan pembayaran digital bagi pemasok pohon kakao tentunya akan membawa dampak yang cukup besar. potensi ekonomi, ujarnya.
Direktur Better Than Cash UN Alliance Asia Tenggara Isvary Sivalingam mengatakan penerapan pembayaran digital dan mengintegrasikan transaksi ke dalam sistem keuangan formal dapat memperluas inklusi keuangan bagi petani kakao, terutama perempuan.
Lanjutnya, hal itu dilakukan dalam rangka memperkenalkan produk tabungan, kredit, dan asuransi.
“Laporan ini menyerukan kepada pemerintah Indonesia, pengusaha kakao, dan penyedia jasa keuangan untuk bekerja sama membangun model bisnis berkelanjutan dalam penerapan pembayaran digital, terutama di daerah terpencil,” kata Isvary.
Sayangnya, data terakhir menunjukkan terjadi penurunan produksi kakao di Indonesia secara signifikan dalam sepuluh tahun terakhir, sehingga diperlukan investasi strategis untuk merevitalisasi sektor kakao.
“Namun, petani kecil menghadapi tantangan dalam mengelola biaya dan kebutuhan mereka karena rendahnya pendapatan dan terbatasnya akses terhadap layanan keuangan,” katanya.
Berdasarkan survei, setiap hektar kebun kakao memerlukan biaya USD 45 per tahun. Untuk membangun kembali sektor ini, tambah Isvary, petani setidaknya membutuhkan tambahan pinjaman yang lebih besar dan berjangka panjang sebesar USD 1.300 untuk setiap hektar lahan perkebunan.
Dana ini dapat digunakan untuk membantu penanaman kembali dan peremajaan pohon dan lahan.
Direktur Eksekutif Partnership for Sustainable Agriculture Indonesia (PISAgro), Insan Syafaat mengatakan, petani kakao dan pelaku usaha lain di sektor rantai pasok menghadapi tantangan besar dalam mengakses permodalan untuk kebutuhan perkebunan.
“Penerapan pembayaran digital untuk penjualan hasil panen dan pengumpulan data dapat membantu penyedia layanan keuangan menerapkan proses penilaian kredit yang lebih baik dan mengurangi risiko ketika memberikan pinjaman kepada petani,” kata Insan Syafaat.
Selain itu, lanjut Insan Syafaat, perusahaan yang berkomitmen meningkatkan keberlanjutan di sektor ini dapat membantu memperluas inklusi keuangan bagi petani dengan berbagi data.
“Guna mengoptimalkan peluang dalam digitalisasi pembayaran, diperlukan komitmen yang kuat dan kemitraan kreatif yang melibatkan pemangku kepentingan yaitu petani, pedagang, perusahaan kakao, penyedia jasa keuangan (FSP) dan pemerintah,” tutupnya.
Pihaknya merekomendasikan pengujian pembayaran digital di sektor pertanian melalui TPAKD. Selain itu, lanjutnya, perlunya perluasan infrastruktur pembayaran digital berbiaya rendah seperti QRIS untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital di daerah terpencil, dan menyalurkan dana subsidi secara digital melalui Kartu Tani.
“Kami juga mengedepankan digitalisasi pembayaran bagi pedagang dan petani ketika mereka membeli untuk kebutuhannya,” imbuhnya.
Rekomendasi lainnya, tambahnya, termasuk mendukung berbagi data bersama dengan penyedia layanan keuangan untuk memperluas layanan mereka, khususnya pinjaman usaha bagi petani.
Kami juga menghimbau para penyedia jasa keuangan untuk memanfaatkan peluang ini dengan memberikan layanannya kepada pemasok ‘bersertifikat’, memenuhi kebutuhan likuiditas para pedagang dan meningkatkan transparansi arus keuangan serta mendorong penerapan pembayaran digital bagi petani kakao, jelasnya.