SANGATTA – Banyaknya masalah pada pelaksanaan proyek tahun jamak atau Multiyears contract tak pelak jadi perhatian serius parlemen di Kabupaten Kutim. Anggota DPRD Kutim Sayid Anjas bahkan mengaku pesimis jika program besar ini tak rampung hingga 100 persen kendati telan menelan anggaran tak sedikit.
Hingga kini, Sayid Anjas mengatakan bahwa DPRD telah melakukan monitoring atau inspeksi mendadak (sidak). Namun, hasil yang didapat dari monitoring tersebut menunjukkan banyak kegiatan MY yang diprediksi tidak akan selesai tepat waktu, bahkan ada yang mangkrak.
“Artinya mereka sudah tidak sesuai dengan skema, walaupun rentang waktunya sama dengan masa jabatan Bupati, tapi ini tinggal beberapa bulan lagi waktu pekerjaannya,” ungkap Sayid Anjas. Politisi Partai Golkar itu memprediksi bahwa proyek MY ini tidak akan selesai di akhir tahun 2024, meskipun ada beberapa kontraktor MY yang menyatakan siap menyelesaikan.
“Menurut prediksi kami di DPRD, sepertinya proyek ini tidak selesai,” ujarnya dengan nada pesimis.
Dalam kesempatan itu, Sayid Anjas kembali menegaskan bahwa pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar target yang telah disepakati dan direncanakan bisa tercapai, sehingga masyarakat dapat menikmati hasilnya.
“Kan targetnya tidak tercapai nih. Dan menurut kami sulit tercapai, tapi menurut kontraktor mereka siap menyelesaikan. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita lihat sampai akhir masa jabatan bupati,” imbuhnya.
Ia juga mempertanyakan apakah kontraktor benar-benar bisa menyelesaikan proyek tepat waktu dengan skema yang ada, mengingat skema sebelumnya sudah tidak bisa menyerap 100 persen.
“Apakah benar-benar kontraktor ini bisa menyelesaikan tepat waktu dengan skema yang ada, karena skema yang sebelumnya kan mereka sudah tidak bisa menyerap 100 persen. Ini yang tidak kami harapkan, pekerjaan tidak selesai dan mangkrak,” pungkasnya.
Dengan situasi ini, DPRD Kutim berharap agar ada langkah konkret dari pemerintah dan kontraktor untuk memastikan proyek MY dapat diselesaikan sesuai jadwal. Keterlambatan dan ketidakselesaian proyek ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat yang seharusnya bisa menikmati hasil pembangunan tersebut. Pengawasan yang lebih ketat dan komitmen yang kuat dari semua pihak diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan proyek MY ini tepat waktu. (adv)