klikkutim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke 50 tentang persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif mengenai kegiatan tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) tahun 2023.
Rapat tersebut digelar di ruang sidang utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Rabu (30/11/2022) malam. Sekira pukul 23.30 Wita rapat paripurna dimulai.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kutim Joni memimpin Paripurna, didamping Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar, dan Arfan selaku Wakil Ketua II DPRD Kutim.
Dari kalangan eksekutif, hadir langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang.
Secara umum, badan anggaran (Banggar) DPRD Kutim dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkab Kutim telah melakukan pembahasan bersama sehingga mencapai kesepakatan untuk dapat diparipurnakan pada hari ini.
Selain proyek tahun jamak, DPRD dan Pemkab Kutim kali ini juga akan melaksanakan Paripurna ke 51 agenda persetujuan Raperda APBD Kutim 2023.
Pengesahan APBD Kutim 2023 pada malam tersebut juga sekaligus disahkan proyek multiyears contract (MYC) atau kontrak tahun jamak sebesar Rp1,3 triliun dengan rinciannya, pos pendapatan sebesar Rp 5.912.518.338.172, belanja Rp 5.879.518.338.172, dan pembiayaan Rp 33.000.000.000.
Joni mengatakan, MYC ini dianggarkan semata-mata untuk kepentingan masyarakat lebih luas.
Wabup Kutim Kasmidi Bulang menambahkan, APBD Kutim kali ini adalah yang terbesar selama beberapa tahun terakhir. Hal ini sebab kerja keras dalam penggalian penerimaan pendapatan daerah. Apalagi dengan nilai kegiatan yang cukup besar, salah satunya MYC Rp1,3 T.
“Dalam pelaksanaan proyek MYC, salah satu hal penting yang diperhatikan adalah kualifikasi pihak ketiga(kontraktor). Verifikasi yang perlu saya tekankan adalah, kontraktornya harus yang bonafit. Bukan hanya mau dan bisa bekerja tapi tak punya modal,” tegas Kasmidi. (*)