PEMERINTAH Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif Dewan tentang Tenaga Kerja (Naker) Kabupaten Kutim. Raperda itu, diharapkan bisa melindungi tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal (Kutim).
“Kita tidak bisa pungkiri, Kutim jadi magnet bagi beberapa perusahaan. Ada beberapa perusahaan raksasa yang insyaallah akan berinvestasi di Kutim,” ucap Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, usai mengikuti Rapat Paripurna ke 20 dan 21, diruang sidang utama DPRD Kutim, Senin (14/6/2021).
Dengan adanya dasar hukum yang mengikat, kata dia, maka setiap pemberi kerja atau perusahaan harus memenuhi hak-hak para pekerja. Beberapa di antaranya adalah upah yang sesuai, menyediakan jaminan sosial dan kesehatan hingga lingkungan kerja yang layak.
Wabup berharap, melalui Raperda tenaga kerja itu, nantinya bisa menjembatani kebutuhan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Menurutnya, muatan-muatan lokal wajib dimasukan dalam Raperda tersebut, sepanjang tidak melanggar perturan yang ada diatasnya.
“Karena jika melanggar, maka tidak ada fungsinya perda tersebut,” pungkasnya. (Adv)