BALIKPAPAN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur diketahui genap mengerjakan 100 persen program kegiatan fisik pada TA 2022 lalu. Sementara pada realisasi keuangan mencapai 96,09 persen pada tahun yang sama.
Hal itu disampaikan Kepala DPK Kaltim Muhammad Syafranuddind dalam paparannya pada rapat kerja bersama Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2022 DPRD Kaltim yang diketuai Sutomo Jabir, di Novotel Balikpapan, Rabu (3/5).
“Perpustakaan pada awalnya mendapatkan anggaran sebesar Rp 27 miliar lebih. Kemudian di perubahan bertambah, sehingga totalnya mencapai Rp 39,7 miliar. Realisasi anggaran hingga akhir tahun sebesar Rp 38,2 miliar atau 96,09 persen. Sedangkan realisasi kegiatan, Alhamdulillah, tercapai seratus persen,” kata Syafranuddin.
Pada tahun 2022, DPK juga melakukan pembinaan di sekolah-sekolah. Saat ini sudah mulai tumbuh semangat para guru untuk mengelola perpustakaan. Namun yang menjadi tantangan adalah masalah Kearsipan.
Menurut Syafranuddin perlu didorong lagi, karena rata-rata semua OPD belum tertib terkait arsipnya.
“Itu akan menjadi fokus kami 2023. Meningkatkan kesadaran OPD dalam menertibkan arsipnya. Yang menjadi kendala adalah berkurangnya arsiparis, karena pensiun namun belum ada penerimaan baru,” ungkapnya.
Ke depan, lanjut Syafranuddind, DPK Kaltim terus berupaya meningkatkan layanan baik di bidang perpustakaan dan juga kearsipan.
“Namun kami juga berharap melalui Pansus ini bahwa DPK perlu gedung baru karena gedung yang sekarang kerap kebanjiran,” pungkasnya.
Gubernur Kaltim, H Isran Noor dalam LKPJ Tahun 2022 yang disampaikan ke DPRD Kaltim merinci, dari 45 Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Kaltim Tahun 2022, terdapat 22 PD yang serapan anggaran mencapai 90-100%, sebanyak 19 PD serapan anggarannya 80-89,99%, dan 3 PD serapan anggarannya 70-79,99%, dan 1 PD serapan anggarannya kurang dari 50%, yakni Dinas Kehutanan, persisnya hanya merealisasikan anggran 46,25%. (ADV/DPKKaltim)