Sangatta – Sejumlah Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi kendala teknis pada sistem online pengelolaan anggaran. Sistem yang dirancang untuk mempercepat proses administrasi tersebut justru sering mengalami masalah, mengakibatkan tertundanya pencairan dana dan pelaksanaan program kerja.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Kutim, Insan Bowo Asmoro, menjelaskan bahwa Pemkab Kutim mengklasifikasikan perangkat daerah ke dalam zona hijau, kuning, dan merah berdasarkan persentase realisasi anggaran mereka.
“Zona merah diberikan kepada perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih jauh tertinggal dari target, sementara zona hijau menunjukkan perangkat yang sudah hampir mencapai target anggaran mereka,” ungkap Bowo.
Bowo mengakui bahwa sistem online yang diharapkan dapat mempercepat proses pengelolaan anggaran justru menghadapi berbagai hambatan teknis, terutama di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Sistem yang kami gunakan sebenarnya sudah cukup baik, jika tidak ada kendala. Namun, pada praktiknya banyak hambatan teknis yang memperlambat realisasi anggaran,” ujarnya.
Hambatan dalam sistem ini menyebabkan beberapa perangkat daerah tidak dapat merealisasikan anggaran meskipun pembayaran sudah siap dilakukan.
“Masalah utama yang kami temui adalah SIPD sering kali macet, yang menghambat perangkat daerah untuk mencairkan pembayaran, padahal tahapan lainnya sudah diselesaikan,” tambahnya.
Akibatnya, program kerja di lapangan terhambat, dan perangkat daerah yang terdampak masuk ke dalam zona merah. Pemkab Kutim terus berupaya mengatasi kendala ini melalui evaluasi rutin dan peningkatan kapasitas sistem agar target anggaran dapat tercapai sesuai jadwal. (Adv)