SANGATTA – Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kutim menilai perlu adanya perhatian terhadap standard, kebijakan dan sasaran yang akan dibahas dalam Raperda Ketertiban Umum Kabupaten Kutim.
“Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ketimpangan atau tidak meratanya manfaat dari perda ini,” ungkap Ubaldus Badu dari Fraksi Nasdem dalam Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kutim dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Raperda Ketertiban Umum dan Pencegahan Kebakaran, Rabu (14/5/2024).
Ia menekankan pentingya koordinasi antar organisasi yang terkait, dengan pelaksanaan kebijakan ketertiban umum nantinya.
“Diharapkan kepada implementor dapat melaksanakan secara efektif tugas dan tanggung jawab. Lalu perlu juga adanya tindakan tegas atas dalam pelaksanaannya,” sebut Ubaldus.
Terkait Raperda Pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran, Ubaldus Badu mengatakan Fraksi Nasdem menilai perlu diperhatikan terkait kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, sumber daya yang akan dilibatkan.
“Karakteristik lembaga, koordinasi lembaga maupun instansi yang akan terlibat, prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya,” ujar Ubaldus Badu.
Dalam aspek sumber daya, Ubaldus Badu menjelaskan pada perda nantinya perlu didukung adanya pemberian latihan dan pendidikan, kepada instasi atau lembaga yang terlibat didalamnya untuk meningkatkan kompetensi serta sarana dan prasarana.
“Partai Nasdem mengusulkan perlu adanya pedoman dalam menjalankan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, terkait standar- standar yang seharusnya dilengkapi oleh pemilik, pengguna maupun pengelola bangunan, perumahan maupun kendaraan diatur dalam perda tersebut,” jelasnya. (ADV)