SANGATTA – Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Sobirin Bagus, mengungkapkan harapannya terkait pemekaran wilayah yang dinilai dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Dalam wawancara yang berlangsung di kantor DPRD Kutai Timur, Sobirin menyatakan bahwa pemekaran wilayah merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah infrastruktur yang belum merata, terutama di daerah pedesaan.
“Pemekaran dianggap akan membantu percepatan pembangunan, salah satunya masalah infrastruktur. Diketahui, di kawasan pedesaan masih banyak pembangunan yang belum merata, jalan-jalan belum memadai, termasuk fasilitas penunjang lainnya,” jelas Sobirin.
Sobirin menegaskan bahwa pemekaran wilayah dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kutai Timur, terutama di daerah pedesaan yang masih membutuhkan perhatian lebih. “Pemekaran sangat penting untuk mempercepat pembangunan, terutama di bidang infrastruktur yang saat ini masih belum memadai di banyak daerah pedesaan,” lanjutnya.
Menurut Sobirin, pemekaran wilayah yang sedang diusulkan meliputi beberapa kawasan strategis. Salah satunya adalah kawasan Sangasaka, yang terdiri dari Kaliorang, Sangkulirang, Kaubun, Karangan, dan Sandaran, yang direncanakan menjadi Kabupaten Sangsaka. Selain itu, kawasan Bengtengmawakal, meliputi Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Busang, Telen, Kongbeng, Batu Ampar, dan Long Masangat, diusulkan menjadi Kabupaten Kutai Utara.
“Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau sekitar 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur, dengan penduduk sebanyak 253.847 jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020,” jelas Sobirin.
Dengan luas wilayah yang sangat besar, Sobirin menilai bahwa pemekaran dapat mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini menjadi kendala. “Dengan pemekaran, diharapkan setiap daerah dapat lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata,” tambahnya. *(ADV)