SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni, menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait infrastruktur saat melaksanakan reses di Kecamatan Bengalon pada Selasa (30/04/2024) lalu. Reses merupakan kewajiban anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang MD3, yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat.
Reses dilaksanakan secara berkala di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD, sebagai bentuk komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen melalui kunjungan kerja. Dalam setiap reses, anggota DPRD Kutim sering kali mendengar permasalahan klasik terkait infrastruktur seperti jalan, drainase, listrik, dan ketersediaan air bersih.
Pada kesempatan tersebut, salah satu warga dari Desa Tebangan Lembak menginginkan agar pembangunan drainase di wilayah tersebut segera direalisasikan.
“Pembangunan drainase ini memang harus diprioritaskan, terutama di beberapa titik lokasi yang ada di Kecamatan Bengalon. Karena, saat hujan deras, banjir seringkali melanda beberapa titik di desa tersebut,” ujar Joni.
Selain masalah drainase, masyarakat juga menyampaikan beberapa usulan lainnya, seperti pembuatan sumur bor untuk makam, penyediaan benih bibit ikan untuk petani ikan air tawar, pembangunan masjid, pembuatan pagar untuk keamanan, sumur di sekolah SMA 1 Bengalon, serta keluhan terkait seringnya banjir karena sungai yang kurang lebar. Warga juga meminta tenda dan mesin sumur bor.
Dewan berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Kutai Timur dalam periode ini.
“Reses adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi bagian integral dari perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah,” pungkas Joni.
Dengan mendengarkan langsung keluhan dan usulan dari masyarakat, diharapkan DPRD Kutim dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya terkait infrastruktur. (adv)