klikkutim.com – Anggota Komisi D DPRD Kutim Yuli Sa’pang meminta pemerintah melalui PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) menuntaskan masalah elektrifikasi yang belum dinikmati sejumlah desa di Kabupaten Kutai Timur.
Hal ini ia akui telah disampaikan kala bersua ke Komisi VII DPR RI belum lama ini bersama rombongan Komisi D. Disebutkan, sejumlah infrastruktur dasar selain listrik juga dinilai belum layak seperti air bersih dan jalan desa.
“Ketiga fasilitas dasar itu belum sepenuhnya dinikmati masyarakat. Terutama untuk layanan Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang belum dinikmati masyarakat didua desa di Kecamatan Bengalon, yakni Desa Tepian Langsat dan Sekurau Atas,” ungkap Yuli, Kamis (1o/11/2022).
Menurutnya, apa yang telah disampaikan itu mendapatkan sambutan baik. Bahkan, pihaknya telah diminta menyerahkan nama-nama desa yang sampai sekarang belum menerima layanan dari perusahaan plat merah itu.
“Sudah kami ajukan nama-nama desanya. Informasinya sudah disampaikan dalam rapat Komisi VII DPR RI. Kan menjadi urusan pemerintah pusat,” terangnya.
Saat ini, pihaknya sedang menunggu kabar baik setelah berkoordinasi. Mengingat, pelaksanaan program tersebut berpeluang dianggarkan melalu dana alokasi khusus (DAK).
“Memang di Bengalon ada dua desa. Tapi di kawasan Sangsaka (Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun dan Karangan) masih banyak desa yang belum menikmati listrik PLN,” bebernya.
Dia tak menampik, bahwa Kutim menjadi salah satu kabupaten yang mendapat sorotan. Sehingga melalui APBN 2023 peluangnya sangat memungkinkan.
“Kutai Timur menjadi salah satu yang diperhitungkan. Apalagi ada objek vital nasional (obvitnas) dan proyek strategis nasional (PSN) di sini. Memang menjadi skala prioritas, berdasarkan kesimpulan rapat komisi VII,” pungkasnya. (*)