klikkutim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur meminta Pemkab Kutim fokus pada penuntasan program pembangunan daerah. Hal itu perlu diwujudkan dalam komitmen anggaran hingga 50 persen yang ditujukan pada pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang.
Hal ini disampaikan Wakil Komisi C DPRD Kutim Jimmy. Ia menegaskan, komitmen pembangunan itu perlu dibuktikan pada APBD 2023 mendatang.
“Kita ingin di tahun 2023 ini infrastruktur ini maksimal, sesuai dengan target Bupati, setelah keperluan wajib terpenuhi,” ujarnya, Selasa (8/11/2022).
Dirinya juga tidak bisa pungkiri, bahwa bidang infrastruktur menjadi salah sorotan yang hingga saat masih di keluhkan dan di suarakan oleh masyarakat, baik melalui media sosial maupun secara langsung.
“Saran dan kritik dari masyarakat juga harus memotivasi kita untuk terus memaksimalkan target-terget pembangunan yang sudah di tetapkan” ujarnya.
Polotisi dari PKS ini menyebut, jalan penghubung antar desa dan kecamatan menjadi salah satu harapan masyarakat untuk segera mendapatkan perhatian secara khusus, karena menjadi salah satu faktor penunjang warga dalam melakukan aktivitas perekonomian, terutama di wilayah pedalaman dan pinggiran.
“Termasuk jalan usaha tani yang menjadi salah satu faktor utama untuk mendukung sektor pertanian kita,” pungkasnya.
Ia menambahkan, pembangunan tidak selalu berkaitan dengan infrastruktur yang memadai. Namun seharusnya juga diimbangi dengan peningkatan SDM, baik itu sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Harus seimbang, baik itu infrastruktur maupun SDM juga harus diperhatikan. Karena kalau ada pembangunan dan tidak imbangi dengan masyarakatnya sehingga nanti pembangunan sia-sia karena tidak dimanfaatkan,” terang Jimmy.
Setiap pembangunan infrastruktur akan berdampak dan memberi peluang bagi wilayah. Salah satunyanadalah peluang investasi hingga perkembangan penduduk yang menetap di wilayah hulu. Dan untuk menunjang pembangunan infrastruktur jalan tersebut, juga perlu dimbangi dengan pendidikan yang memadai. (*)