klikkutim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dinilai tak sigap memulai pekerjaan tahun jamak atau multiyears 2023 yang sebelumnya sudah dituangkan dalam RKAD TA 2023.
Anggota DPRD Kutai Timur Faizal Rahman menyebutkan, hingga saat ini ia tak mendapat informasi kejelasan jika pekerjaan multiyears telah memasuki tahapan tertentu sejak disetujui pihak legislatif maupun eksekutif.
“Kami sudah minta untuk konsultasi kepada LKPP terkait, namun sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda (dimulai). Padahal ini sudah Mei tapi belum ada info dimulai,” ungkap Faizal, Rabu (17/5/2023).
Ia menyebutkan, sebanyak Rp 442 miliar telah dialokasikan dalam APBD 2023 untuk pekerjaan yang didalamnya tersebut paket multiyears. Sementara tahapan jenis pekerjaan ini termasuk panjang dimulai dari lelang, perencanaan, pekerjaan hingga masa evaluasi.
“Kita juga sudah sepakat kalau ini terserap nanti kita tambahin di anggaran perubahan,” ujarnya.
Faizal Rachman juga mengungkapkan terkait peran DPRD sebagai fungsi pengawasan, dirinya secara intens berkomunikasi dengan instansi terkait, untuk mendorong program MY agar bisa berjalan dengan cepat.
“Kalau 442 milyar ini tidak terserap, gimana caranya kita tambahin pada APBD perubahan, ini aja belum habis. Makanya kita tidak hentinya, terus mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan proses pengerjaannya,” ungkapnya.
Politisi PDI-Perjuangan tersebut memaparkan bahwa pemerintah mengakui bahwa ada keterlambatan dikarenakan adanya pergeseran anggaran dan konsultasi dengan provinsi.
“Kalau kendalanya seperti itu, masa kita harus menunggu sampai bulan 8 baru jalan. Kira-kira anggaran 442 milyar yang kita alokasikan bisa terserap ngga. Makanya anggaran perubahan agak susah kita mau memasukkan karena murni aja belum terserap, nanti jadi Silpa lagi,” tandasnya. (adv)
Penulis: Reni