SANGATTA – Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kutai Timur (Kutim), David Rante, kembali menyoroti kinerja Pemerintah Daerah yang dinilai belum efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Menurutnya, eksekusi program kerja pemerintah saat ini masih terkesan lamban, sehingga berdampak pada hasil pembangunan yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu dan berimbas pada layanan kepada masyarakat.
David Rante menekankan bahwa dengan porsi anggaran Kabupaten Kutim yang saat ini menjadi salah satu yang terbesar di Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Daerah seharusnya sudah memiliki langkah konkret dan strategi jitu dalam mengoptimalkan anggaran yang tahun ini mencapai Rp 9,1 triliun. Anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk mengejar ketertinggalan program pembangunan di berbagai bidang.
“Kalau dari sisi anggaran itu sangat memadai dan cukup. Pada tahun 2023 lalu, anggaran kita sekitar Rp 8,9 triliun, sedangkan di anggaran perubahan nanti bisa tembus sekitar Rp 11-12 triliun,” kata David saat ditemui awak media pada Selasa, 4 Juni 2024.
Dengan besarnya nilai alokasi anggaran tersebut, David berharap Pemerintah Daerah mampu mengelola dan memaksimalkan anggaran tersebut, termasuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, agar program pembangunan yang sudah dicanangkan bisa segera terwujud.
“Kalau anggaran tersebut bisa dikelola dengan baik oleh Pemerintah, tentu hal itu merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan percepatan pembangunan. Saya juga sepakat kalau percepatan pembangunan itu dilakukan,” ungkap Sekretaris DPC Gerindra Kutim ini.
David Rante menegaskan bahwa percepatan pembangunan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dia mendesak Pemerintah Daerah untuk lebih serius dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.