SANGATTA – Kepala Badan Kesbangpol Kutim, Tejo Yuwono memaparkan proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Mengacu pada aturan baru dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), seleksi ini kini dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di setiap daerah. Pergeseran ini membawa sejumlah perubahan, terutama dalam hal metode dan sistem seleksi yang kini lebih ketat dan transparan.
“Ini kali pertama Badan Kesbangpol Kutim melaksanakan seleksi Paskibraka. Ternyata semua metode dan sistem seleksi berubah drastis. Awalnya sulit, namun ternyata hanya butuh adaptasi saja. Alhamdulillah, semua prosesnya lancar,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Kutim, Tejo Yuwono, di ruang kerjanya pada Selasa (25/6/2024).
Tejo menambahkan bahwa sistem baru ini menuntut transparansi dan keadilan dalam seleksi. Dengan demikian, pihak sekolah yang melakukan pembinaan langsung siswa bersangkutan, juga harus memyesuaikan dengan prosedur baru ini.
“Penilaian manual yang diprediksi lolos bisa saja gugur jika tidak memenuhi standar penilaian online oleh BPIP. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” tegasnya.
Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kutim, Hapiah, menambahkan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan.
“Jadi, potensi kecurangan bisa diminimalisir karena semua sistem seleksi secara online yang menentukan,” jelasnya.
Terkait pengumuman hasil seleksi Paskibraka, proses ini juga mengalami perubahan. Hapiah menjelaskan bahwa pengumuman Paskibraka tingkat kabupaten kini harus menunggu keputusan dari tingkat nasional dan provinsi terlebih dahulu.
“Pengumuman dari tingkat nasional sudah keluar pada 21 Juni 2024 dan sekarang kita menunggu keputusan dari tingkat provinsi. Jika provinsi sudah mengumumkan, barulah kami akan mengumumkan kembali untuk Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya. (ADV)