ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Kajang Lahang mengaku kecewa dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dalam setahun terakhir.
Ia menyatakan, program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kutim tahun lalu tak ada yang terealisasi di sejumlah wilayah kecamatan pelosok. Ia sendiri mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) III yang disebut tak tersentuh program pembangunan sesuai dengan hasil musrenbang.
Dapil III meliputi delapan kecamatan. Di antaranya Kecamatan Muara Bengkal, Muara Ancalong, Muara Wahau, Kongbeng, Telen, Busang, Long Mesangat dan Batu Ampar.
“Saya tahu dari hasil kegiatan reses masa sidang ini. Masyarakat menyampaikan kalau hasil musrenbang kemarin tak ada yang terealisasi,” ujar Kajang di Sekretariat DPRD Kutim, Jumat (5/3/2021).
Sebaliknya, ia mendapati jika program yang terlaksana justru tak sesuai dengan kebutuhan prioritas yang diusulkan warga desa setempat.
“Hampir tidak ada yang terealisasi. Nah ini yang dikeluhkan masyarakat, sudah berharap masuk dalam musrenbang dan minta ditegaskan ke pemerintah,” ujarnya.
Ia menjabarkan, sejumlah kebutuhan yang diserap dalam agenda reses itu meliputi peningkatan jalan desa, jalan pertanian hingga bantuan pertanian. Hal ini dinilai wajar lantaran mayoritas masyarakat pada kecamatan itu merupakan masyarakat petani.
“Yang banyak diusulkan itu seperti bantuan pertanian. Mulai dari bibit sampai alat pertanian. Karena itu tulang punggung ekonomi warga,” tegas Kajang.
Ia pun berjanji akan mendesak Pemkab Kutim melalui instansi terkait untuk lebih serius menangkap kebutuhan masyarakat. Program terkait kesejahteraan warga harus diprioritaskan sehingga ekonomi masyarakat dalam berjalan. (Adv)
Editor: Qadlie Fachruddin