ANGGOTA DPRD Kutai Timur Muhammad Ali meminta pemerintah melaksanakan percepatan pemerataan infrastruktur. Ia beralasan, insfrastruktur yang mapan akan berdampak langsung peningkatan perekonomian masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang merata dan memadai ini melancarkan distribusi barang dan jasa sehingga masyarakat Kutim juga dapat menjadi pondasi dasar dalam persaingan ekonomi tingkat regional di Kaltim, sebagai IKN baru RI.
“Pada kenyataanya infrastruktur yang ada di Kutai Timur menurut laporan dari warga atau masyarakat sekitar masih belum ada perbaikan serius dan pembangunan sarana seperti sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan masih perlu dibangun sebagai bentuk pondasi dalam menyiapkan kualitas masyarakat Kutai Timur yang handal dalam menghadapai persaingan ekonomi tingkat regional,” papar anggota Fraksi PPP ini.
Dia mengatakan, pada dasarnya perbaikan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan dan sarana prasarana pendidikan serta kesehatan merupakan kewajiban Pemkab Kutim untuk menciptakan kenyamanan kehidupan bagi masyarakatnya.
Tatanan pembangunan infrastruktur pun juga berdasar pada pondasi keuangan yang memadai untuk mencapaia manajemen pembangunan yang terstruktur baik untuk pembangunan fisik maupun pembangunan manusia, terlebih kondisi APBD Kutim yang belum stabil sehingga tak lagi menciptakan utang baru bagi Kabupaten Kutim.
“Permasalahan instalasi air bersih ke masyarakat juga menjadi perihal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, karena tanpa adanya hal tersebut bisa memungkinkan konsumsi air bagi masyarakat yang tidak layak sehingga bisa menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat. Infrastruktur air ini menjadi suatu permasalahan di pedesaan-pedesaan di Kutai Timur, begitupun dengan aliran energi listrik dan infrastruktur lainnya,” jelas M. Ali. (Adv)