SANGATTA – Anggota DPRD Kutim Asti Mazar mengingatkan Pemkab Kutim agar tak tergesa-gesa dalam kebijakan menambah alokasi anggaran bagi Pemdes dan hingga RT. Menurutnya, kebijakan ini datang pada waktu yang sensitif, yaitu menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa anggaran tersebut mungkin digunakan untuk kepentingan kampanye politik.
“Saya percaya bahwa pemerintah, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), telah melakukan konsultasi sebelum mengambil keputusan ini,” ungkapnya.
Asti Mazar menambahkan bahwa TAPD telah memastikan langkah ini sesuai dengan aturan dan anggaran yang memadai. “Jadi, jika ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat, saya rasa tidak ada salahnya,” ujarnya.
Namun, Asti Mazar menekankan pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku. “Jika tidak ada regulasi yang jelas, maka sebaiknya hal tersebut dihindari,” tegasnya.
Legislator dari Partai Golkar ini juga menggarisbawahi prinsip demokrasi dalam proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Ia menegaskan bahwa keputusan di DPRD diambil secara kolektif kolegial. “Jadi jika saya menyetujui tapi mayoritas tidak, maka keputusan mayoritas yang berlaku,” jelasnya.
Asti Mazar menekankan bahwa peningkatan anggaran untuk perangkat desa dan RT harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan politik. Ia berharap bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal tanpa menimbulkan kontroversi.
“Peningkatan anggaran ini harus transparan dan akuntabel. Masyarakat harus merasakan manfaatnya secara langsung, dan tidak boleh ada penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tambahnya.
Dengan adanya rencana peningkatan anggaran ini, diharapkan perangkat desa dan RT dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, Asti Mazar mengingatkan bahwa semua pihak harus tetap waspada dan memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ini adalah langkah yang baik jika dilakukan dengan benar. Kita semua harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan politik sesaat,” tutupnya.
Dengan komitmen untuk mematuhi regulasi dan prinsip demokrasi, diharapkan rencana peningkatan anggaran ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kutai Timur. (ADV)