KLIKKUTIM.com – DPRD Kutim kembali menggelar Rapat Paripurna yang berlangsung pada Kamis (9/11/2023). Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim H Joni yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar ini, mengagendakan mendengarkan Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi di DPRD Tentang Penyampaian Nota Kepala Daerah Mengenai Raperda APBD 2024.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibacakan oleh Sobirin Bagus meminta pemerintah agar dalam pelaksanaan APBD 2024 juga dapat membuat program prioritas di antaranya yang berkaitan dengan penurunan angka stunting, sarana dan prasarana pendidikan termasuk pemenuhan hak-hak tenaga pendidik, selain itu, dalam merumuskan kebijakan pembangunan, hendaknya pemerintah juga perlu mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam pandangannya, Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Adi Sutianto meminta, agar program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi kepentingan masyarakat umum, mendapat anggaran yang memadai dan dapat direalisasikan sesuai target di tahun 2024. Selain itu, terdapat program prioritas dan strategis yang harus didorong akselerasi target pencapaiannya oleh semua stakeholder.
“Di antaranya, percepatan penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan secara purna. Apabila pelabuhan bisa beroperasi sesuai target 2024, akan berdampak langsung dan signifikan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat Kutim,” ucap Ketua Komisi C DPRD Kutim itu.
Terakhir, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa menjadi daerah otonom, yang dapat melakukan pembiayaan pembangunan secara maksimal dalam memacu Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Kami juga meminta agar pemerintah daerah mengurangi belanja perjalanan dinas yang tidak penting untuk dapat diarahkan pada hal-hal produktif,” ucap Jimmy mewakili Fraksi Amanat Keadilan Berkarya. (ADV)