Klikkutim.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta Pemerintah Kabupaten Kutim memberikan penjelasan secara lengkap soal tidak maksimalnya serapan APBD 2021.
Ketua Fraksi PPP Muhammad Ali menyebutkan, terdapat Rp 240 miliar dari Rp 3,08 triliun anggaran belanja yang dianggarkan tidak terealisasi.
“Terdapat beberapa catatan yang patut disampaikan berupa pembangunan yang berasaskan mengenai tata kelola keuangan dan tata kelola pembangunan Pemkab Kutim,” ujar Ali saat Rapat Paripurna ke-16 dengan agenda mendengar tanggapan fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2021 di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Kutim, Senin (20/6/2022).
Ia juga menyinggung realisasi Belanja Transfer tahun 2021 sebesar Rp 188,66 miliar atau 95,89 persen dari yang dianggarkan yakni Rp 196,76 miliar.
“Dari anggaran transfer sebesar Rp 196,76 miliar, terdapat 4,11 persen atau sekitar 8,1 miliar yang tidak terealisasi.”
“Fraksi kami berharap pemerintah ada penjelasan mengapa hal ini dapat terjadi dengan tidak tercapainya secara 100 persen,” lanjutnya.
Sebelumnya, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawab APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3,11 triliun pada Rapat Paripurna DPRD Kutim, Kami (16/6) lalu.
“Laporan keuangan pemerintah adalah instrumen pertanggungjawaban kepala daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kutim tahun 2021, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim tahun 2021-2026, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya.
Penerimaan daerah tahun 2021 diperoleh dari pendapatan asli daerah, transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah. Adapun realisasi belanja tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,84 triliun dari anggaran belanja Rp 3,08 triliun. (Adv)
Penulis: Reni Anggreni
Editor: Qadlie Fachruddin S.