SANGATTA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur (Disdikbud Kutim), Mulyono, mengungkapkan bahwa proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di Kutim berjalan lancar. Hal ini berlaku baik pada jenjang PAUD, SD, hingga SMP.
“Alhamdulillah, untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kutai Timur sampai saat ini tidak ada masalah yang signifikan. Semua proses pendaftaran berjalan lancar, dan siswa yang mendaftar sudah terakomodir dengan baik. Jika ada yang tidak terakomodir, kami arahkan ke sekolah terdekat,” jelasnya, Selasa (2/7/2024).
Mulyono juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa instansi yang menangani pendidikan di Kutim. Disdikbud Kutim bertanggung jawab atas jenjang PAUD, TK, Kelompok Bermain, SD, dan SMP. Sementara itu, untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, tanggung jawabnya berada di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Sementara untuk pendidikan keagamaan seperti Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan pesantren berada di bawah Kementerian Agama,” tambah Mulyono.
Terkait pendidikan jenjang SMA, Mulyono mengakui bahwa setiap tahun selalu menjadi tantangan, terutama di wilayah Sangatta Utara dan Selatan. Kapasitas sekolah negeri yang terbatas menjadi permasalahan utama. Di Kutim, hanya terdapat lima sekolah negeri, yaitu SMA 1 dan SMA 2 Sangatta Utara, SMK 1 dan SMK 2 Sangatta Utara, serta SMA 1 Sangatta Selatan. Sementara jumlah siswa yang mendaftar hampir dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia.
“Kami telah berkoordinasi dengan pihak provinsi (Kaltim) untuk menambah minimal dua sekolah baru, satu SMA dan satu SMK. Kalau hanya penambahan ruang kelas, masih belum mencukupi karena banyaknya siswa yang tidak tertampung,” kata Mulyono.
Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan dua sekolah baru tersebut. Mulyono berharap Pemkab Kutim bisa menyediakan lahan yang dapat dihibahkan sebagai upaya percepatan pembangunan sekolah.
“Saya sudah berkomunikasi dengan pihak Bappeda dan PLTR. Secara aturan dimungkinkan untuk kita siapkan lahan untuk itu. Mudah-mudahan di anggaran perubahan tahun ini bisa dibebaskan dan selanjutnya dihibahkan ke provinsi. Harapannya awal tahun depan sudah bisa dibangun sehingga masalah ini tidak terulang kembali di Kutim,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka pendek, dimungkinkan adanya penyelenggaraan sekolah pagi dan sore. Namun, Mulyono menyatakan bahwa usulan ini masih memerlukan persiapan matang, termasuk dari sisi tenaga pengajar.
“Kami juga sedang mencari kemungkinan ruang-ruang lain yang bisa digunakan sebagai ruang belajar. Namun semua ini masih dalam tahap diskusi, karena yang punya kewenangan adalah provinsi. Kami berharap dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini,” tutupnya. (ADV)