SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Sayid Anjas, mengkritik lambatnya pelaksanaan proyek Multiyears (MY) yang dikerjakan oleh sejumlah kontraktor. Menurutnya, kontraktor seharusnya memulai pekerjaan di awal tahun 2023 agar progresnya bisa selesai pada tahun 2024. Namun, hingga mendekati batas waktu, belum ada satu pun proyek MY yang selesai.
“Mereka (kontraktor) seharusnya sudah mulai di awal 2023, tapi mereka baru mulai di akhir 2023, jadi hampir satu tahun terlambat. Makanya mereka harus ngebut di akhir ini, tapi skemanya sudah tidak sesuai,” ungkap Sayid Anjas. Ia mempertanyakan apakah kontraktor mampu menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen dalam waktu yang tersisa.
Politisi Partai Golkar ini sangat menyayangkan jika proyek-proyek MY tidak diselesaikan tepat waktu, karena akan berdampak pada pembangunan daerah dan masyarakat yang menjadi korban.
“Sangat disayangkan kalau tidak selesai, apalagi waktu pekerjaannya cukup panjang. Ini sudah masuk pertengahan tahun 2024, sedangkan progresnya masih jauh dari target. Ini tentu menjadi perhatian bagi semua kalangan,” ucapnya.
Sayid Anjas juga menyoroti isu adanya kontraktor yang mengerjakan proyek MY tanpa memiliki Batching Plant, yang merupakan syarat dalam pengerjaan proyek tersebut. Anggota Komisi B DPRD Kutim ini mengaku telah menanyakan hal tersebut kepada kontraktor, dan mereka mengklaim bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Waktu kami tanya kontraktor yang kami sidak, mereka punya batching plant, walaupun masih dalam proses erection (pembuatan). Karena awalnya ada support, nanti setelahnya baru ada batching plant,” jelasnya.
Dengan lambatnya progres proyek MY, Sayid Anjas berharap agar kontraktor dapat mempercepat pekerjaan mereka agar target penyelesaian dapat tercapai. Ia menekankan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Lambatnya pelaksanaan proyek ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kutim, yang terus memantau perkembangan dan menuntut tanggung jawab dari para kontraktor. (ADV)