klikkutim.com – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman melakukan kunjungan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat (13/9/2022).
Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rizali Hadi, Kabag Pemerintahan Trisno, Camat Sangatta Selatan, Vita Nur Hasanah yang merupakan alumi IPDN. Hadir pula Kabag Protokol dan Dokpim Setkab Kutim Basuki Isnawan dan Camat Batu Ampar Suriansyah dan jajarannya.
Bupati Ardiansyah Sulaiman bersama tim, disambut hangat Rektor IPDN Kemendagri, Dr Hadi Prabowo yang turut dudampingi Wakil Rektor 1, Dr Hyronimus Rowa M.Si, Wakil Rektor 2, Dr Drs Rizari MBA M.Si, Kepala Biro 1 Agus Toyib S. Sos. M.Si, Kepala Biro 4, Dr Arief M. Edie M.Si, Kepala Satuan Manggala, Kombes. Pol Singgamata S.IK. MH, Kepala Unit LPPMI Dr Yudi Rusfiana M.Si dan jajarannya di Ruang Graha Tama, Graha Wyata Praja IPDN.
Dalam kesempatan itu, Ardiansyah Sulaiman berterima kasih atas sambutan hangat dari Rektor IPDN Hadi Prabowo bersama jajarannya.
“Kami sangat berterima kasih dan merasa sangat terkesan atas sambutanya pak Rektor bersama jajarnnya,” ungkap Ardiansyah Sulaiman.
Seiring berjalannya waktu, sambung Ardiansyah, perkembangan aturan yang ada, diperlukan aparatur yang memiliki kapasitas. Di Kabupaten Kutim ada sebagian besar camat dan lurah yang latar belakang pendidikan bukan kepamong praja. Memang semua tidak mesti linear sesuai Instruksi Mendagri.
Sementara itu, Rektor IPDN Hadi Prabowo menyebutkan searah dengan kebijakan pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 memang jabatan camat khususnya tidak dibatasi harus alumnus lulusan IPDN.
“Namun bagi yang tidak memiliki ilmu pemerintahan, bisa mengikuti program profesi IPDN. Ini memang dikhususkan untuk pendidikan kilat (diklat) bagi camat terkhusus sarjana-sarjana bukan latar belakang pemerintahan sehingga memahami fungsi pemerintahan guna melayani masyarakat tentunya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN,” bebernya.
Oleh karena itu, ditambahkan Hadi, untuk para kader camat yang mempunyai ilmu pemerintahan harus paham baik secara absolut pemilihan pemerintahan umum terkait inovasi mewujudkan pelayanan prima. (*)